Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu Tahun Ini, Ambang Batas Naik
- Komisi II DPR RI ditugaskan menyusun naskah akademik revisi RUU Pemilu dan akan membentuk panja tahun ini.
- Ambang batas parlemen disebut akan naik dari 4 persen dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi.
- Koalisi pemerintah menyepakati ambang batas 5 persen untuk Pemilu 2029 demi pemilu yang efektif dan efisien.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memastikan, pihaknya telah ditugaskan untuk menyusun draf naskah akademik (NA) revisi undang-udang pemilu. Dia mengatakan, Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu akan dibentuk tahun ini.
Rifqi menegaskan, Komisi II DPR RI telah mendapat mandat dalam Prolegnas 2026 untuk membahas RUU Pemilu.
"Kami pastikan tahun ini juga Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI insyaallah akan kami bentuk. Kapan waktunya, apakah sebelum reses ini atau setelah reses nanti, kita akan lihat dan akan kami umumkan," kata Rifqi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
1. Angka ambang batas parlemen dipastikan naik
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) di Gedung DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol) Politikus NasDem itu turut memastikan angka ambang batas parlemen tak akan naik tinggi dari angka empat persen yang berlaku sekarang.
Komisi II DPR juga tetap akan berpangku pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa kenaikan ambang batas parlemen harus lebih bermakna. Parlemen, kata dia, akan mencari formula terbaiknya.
"Ya, 4 persen naik-naik sedikit lah. Yang jelas kita ingin tingkatkan dari 4 persen dan yang paling penting berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bukan soal persennya saja, tetapi kemudian kita bisa merasionalkan persentase itu didapat dari mana dan untuk apa," kata dia.
2. Koalisi Prabowo sepakat ambang batas parlemen 5 persen
Sekjen Gerindra Sugiono ungkap partai koalisi sepakat ambang batas parlemen 5 persen. (IDN Times/Amir Faisol). Partai koalisi pemerintah sepakat menentukan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) lima persen pada Pemilu 2029. Angka ini nantinya akan dibawa dalam forum pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Sugiono, mengatakan, kesepakatan ini muncul pascapertemuan para ketua umum partai politik belum lama ini. Pertemuan itu turut dihadiri Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mewakili Ketua Umum, Prabowo Subianto.
"Satu hal yang sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen," kata Sugiono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2029).
3. Parpol koalisi ingin pemilu berlangsung efektif dan efisien
Menteri Luar Negeri Sugiono dalam ASEAN Ministerial Meeting (AMM). (Dok. Kemlu RI) Menurut dia, angka ini juga sejalan dengan kesepahaman antara PKS dan Golkar yang juga sepakat dengan angka lima persen.
"Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan, ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," kata dia.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI itu menyatakan, parpol tidak ingin ada suara-suara yang terbuang pada pemilu mendatang. Parpol-parpol juga bersepakat untuk menciptakan pemilu yang efektif dan efisien.
"Keterlibatan seluruh rakyat dalam hal ini suara-suara yang yang kan kadang-kadang ada suara yang tidak yang terbuang, yang tersisa itu segala macam yang tidak itu juga bisa diakomodir seoptimal mungkin," kata dia.
