PDIP: Demokrasi Kritis karena Jokowi Nyatakan Presiden Boleh Kampanye

01 Feb 2024, 16:12 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika ikut menyaksikan penyerahan Super Hercules C-130 J di Halim. (Dokumentasi Media Menhan)

Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai, demokrasi Indonesia sedang kritis. Sebab, Joko "Jokowi" Widodo sempat menyatakan bahwa Presiden boleh berpihak dan berkampanye.

"Ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis," ujar Hasto dalam konferensi pers di DPP PDI Perjuangan, Kamis (1/2/2024).

1. Sikap Jokowi memantik reaksi akademisi

Konferensi pers Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat (IDN Times/Aryodamar)

Hasto menilai sikap Jokowi itu memantik reaksi dari para guru besar dari berbagai universitas. Salah satunya almamater Jokowi sendiri, Universitas Gadjah Mada.

"Bahkan, Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya," ujarnya.

2. Sivitas akademika UGM bacakan petisi Bulaksumur

Default Image IDN

Sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni diketahui berkumpul di Balairung UGM pada Rabu (31/1/2024). Mereka membacakan Petisi Bulaksumur. Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo yang dinilai keluar jalur.

Profesor Koentjoro mengungkap, Presiden Jokowi sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang selalu mengingat janjinya sebagai alumni UGM.

"Kami menyesalkan tindakan yang menyimpang yang justru terjadi pada masa Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari UGM. Terjadinya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan aparat dan penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam politik antara netralitas dan keberpihakan, akan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian prinsip demokrasi," ujarnya.

3. Jokowi nyatakan presiden boleh kampanye

Presiden Jokowi makan bakso bareng Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Magelang (instagram.com/prabowo)

Diketahui, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye pada tahun politik. Menurutnya, itu menjadi pilihan individu presiden.

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak! Sudah jelas itu, jangan presiden tidak boleh (berkampanye), boleh berkampanye, boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," ujar Jokowi di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi mengatakan, presiden, menteri atau pejabat publik lainnya bisa berkampanye asalkan jangan menggunakan fasilitas negara.

"Ya boleh saja saya kampenye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.