Cegah Banjir Berulang, KemenPU Tangani Sungai hingga Muara Sumatera
Kementerian PU memperkuat pengendalian banjir pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui penanganan 33 sungai, 29 muara, 11 sabo dam, serta 94 pompa air baku.
Pemulihan juga mencakup 33 ruas jalan nasional, 20 jembatan, 79 SPAM, 10 TPA, tujuh IPLT, 1.914 huntara, serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.
Pagu efektif penanganan bencana Sumatera 2026 mencapai Rp21,42 triliun; Satgas PRR meminta PU turut mendukung infrastruktur kewenangan daerah yang kapasitas fiskalnya menurun.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat pengendalian banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui penanganan infrastruktur sumber daya air dari hulu hingga hilir. Upaya ini dilakukan di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, dengan penanganan terhadap 33 sungai, 29 muara, pembangunan 11 sabo dam, serta pengerjaan 94 unit pompa air baku.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Ir. Apri Artoto, mengatakan penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana sekaligus memperkuat sistem pengendalian aliran air di tiga provinsi terdampak.
“Jadi arah kebijakan jelas yaitu memperkuat pengendalian dari hulu sampai dengan hilir, guna meminimalkan potensi terjadinya kembali bencana banjir di tiga provinsi ini,” ujar Apri saat konferensi pers bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan data progres per 25 Oktober 2026, Kementerian PU menangani 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saat ini, progres rata-rata penanganannya mencapai 19,19 persen. Seluruh sungai tersebut direncanakan masuk dalam program penanganan.
Selain sungai, pemerintah juga memprioritaskan penanganan muara. Dari 29 muara yang direncanakan untuk ditangani, empat di antaranya telah selesai, enam sedang dikerjakan dengan progres rata-rata 14,94 persen, sedangkan 19 lainnya masih dalam proses lelang.
Apri menjelaskan, muara menjadi salah satu fokus utama karena merupakan titik kendali aliran yang menentukan stabilitas aliran air dari hulu hingga hilir. Karena itu, penanganan sungai dan muara menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian air di wilayah terdampak bencana.
1. Bangun 11 sabo dam dan kerjakan 94 pompa air
ilustrasi pompa air (freepik.com/wirestock) Selain penanganan sungai dan muara, Kementerian PU juga membangun 11 sabo dam untuk pengendalian sedimen. Progres rata-rata pembangunan infrastruktur tersebut telah mencapai 35,58 persen.
Pembangunan sabo dam menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimen dalam sistem penanganan sumber daya air. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengendalian dari wilayah hulu hingga hilir.
Sementara itu, untuk memastikan ketersediaan air baku, sebanyak 94 unit pompa air baku sedang dikerjakan. Progres rata-rata pengerjaannya mencapai 10,33 persen.
2. Penanganan jalan dan jembatan
Ilustrasi jembatan sebagai salah satu infrastruktur. (Dok. Kemenkeu) Di luar sektor sumber daya air, Kementerian PU juga mempercepat pemulihan infrastruktur konektivitas melalui sektor Bina Marga. Dari total 33 ruas jalan nasional yang ditangani, dua ruas telah selesai, sedangkan 31 ruas lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres rata-rata 59,04 persen.
Untuk penanganan jembatan, dari 20 jembatan yang direncanakan, lima telah selesai, terdiri dari tiga jembatan di Aceh dan dua di Sumatera Barat. Sementara 15 jembatan lainnya masih dalam proses penyelesaian dengan progres rata-rata 63,29 persen.
3. Air bersih dan sanitasi
ilustrasi air bersih (pexels.com/Pixabay) Pada sektor Cipta Karya, penanganan mencakup 79 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sebanyak empat unit telah selesai, sedangkan 75 unit lainnya sedang ditangani dengan progres rata-rata 54,55 persen.
Kementerian PU juga menangani 10 tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Satu TPA di Sumatera Barat telah selesai, sementara sembilan lainnya sedang dikerjakan dengan progres 62,35 persen.
Untuk instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), enam dari tujuh unit telah selesai dilaksanakan di Aceh. Adapun satu unit lainnya di Sumatera Utara masih dalam pengerjaan dengan progres 62,04 persen.
4. Ribuan huntara dan fasilitas publik ditangani
Ilustrasi hunian sementara (huntara) (bnpb.go.id) Pada sektor prasarana strategis, Kementerian PU menangani pembangunan 1.914 unit rumah hunian sementara (huntara). Sebanyak 1.794 unit telah selesai, sedangkan 120 unit lainnya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, masih dalam proses pengerjaan dengan progres 97,41 persen.
Penanganan juga mencakup 288 unit madrasah dan pondok pesantren. Sebanyak 260 unit sedang ditangani dengan progres rata-rata 38,73 persen, sementara 28 unit lainnya masih dalam tahap penyusunan desain.
Selain itu, dari total 399 fasilitas kesehatan dan peribadatan yang masuk dalam program penanganan, sebanyak 303 unit sedang dibangun dan 96 unit lainnya masih dalam proses penyusunan desain.
Mengacu pada Rencana Induk PRRP, secara keseluruhan, Kementerian PU memiliki pagu efektif penanganan bencana Sumatera sebesar Rp21,42 triliun pada tahun 2026. Anggaran tersebut terbagi untuk sektor sumber daya air sebesar Rp7,85 triliun, Bina Marga Rp6,64 triliun, Cipta Karya Rp4,05 triliun, dan prasarana strategis Rp2,89 triliun.
Sementara bila digolongkan berdasarkan wilayah, Kementerian PU menganggarkan Rp12,5 triliun untuk Provinsi Aceh dengan 556 kegiatan, Rp6,27 triliun untuk Sumatera Utara dengan 443 kegiatan, dan Rp3,54 triliun untuk Sumatera Barat dengan 142 kegiatan.
Apri menegaskan, pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus didorong agar tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Proses pemulihan akan terus kami dorong, agar tidak hanya cepat tapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
5. Bantu daerah
Ilustrasi Bantuan Sosial Pemerintah berupa Pangan. (Pexels/Cottonbro studio) Sementara itu Kasatgas PRR, Tito Karnavian, mendorong agar Kementerian PU dapat membantu daerah yang kapasitas fiskalnya relatif menurun dalam penanganan infrastruktur terdampak bencana. Tito mengatakan selama ini memang telah dipahami bahwa ada pembagian tugas dalam urusan jalan, sungai, jembatan, dan lain-lain, antara daerah dan pemerintah pusat.
“Namun, kapasitas fiskal daerah rata-rata relatif sudah menurun. Sementara itu, memang ada anggaran dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian PU. Diharapkan Kementerian PU juga bisa mendukung penanganan jalan, jembatan, dan sungai yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang mengalami kesulitan keuangan,” kata Tito Karnavian. (WEB)
