PDIP Dituding Jadi Beking Tiyo Ardianto, Guntur: Cocoklogi Dipaksakan

Ia juga menolak tuduhan yang menyebut PDI Perjuangan berada di belakang gerakan mahasiswa yang mengkritik program MBG. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar dan justru merendahkan independensi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

“Tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan PDI Perjuangan adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa,” ucap dia.

Ia menegaskan PDI Perjuangan tidak memiliki keterlibatan dalam aksi mahasiswa terkait MBG, baik dalam bentuk pendanaan maupun fasilitasi kegiatan. Partai juga tidak pernah memberikan instruksi kepada kader atau pengurus untuk terlibat dalam teknis pergerakan mahasiswa.

“Kami menegaskan PDI Perjuangan sama sekali tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya terkait program MBG. PDI Perjuangan juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kadernya untuk melibatkan diri dalam teknis gerakan mahasiswa tersebut,” katanya.

Guntur menjelaskan, tuduhan tersebut muncul dari upaya menghubungkan kepemilikan kendaraan milik seorang warga sipil dengan hubungan keluarga sejumlah tokoh, lalu dikaitkan dengan partai politik. Ia menegaskan Siti Nuraeni maupun Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukan kader ataupun pengurus PDI Perjuangan.

“Faktanya: Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukanlah kader maupun pengurus PDI Perjuangan,” kata dia.

Menurut dia, menghubungkan kepemilikan mobil dengan relasi keluarga hingga kemudian menarik kesimpulan keterlibatan partai politik merupakan kesalahan logika yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni), lalu ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir (fallacy) yang nyata. Dalam realitas sosial dan politik, pilihan politik antara adik, kakak, maupun besan belum tentu sama dan tidak bisa digeneralisir secara serampangan,” ucap Guntur.

Guntur menilai, pelabelan terhadap aksi mahasiswa sebagai gerakan yang ditunggangi partai politik merupakan bentuk pengabaian terhadap daya kritis mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah tanpa harus dicurigai sebagai alat kepentingan politik tertentu.

“Tuduhan murahan dari "BEM Bersatu" yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa "ditunggangi" atau "disusupi" oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa,” ujar dia.

“Mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan analisis kritis mereka terhadap kebijakan negara yang dirasa menyentuh hajat hidup rakyat,” sambungnya.

Selain itu, Guntur mengingatkan pentingnya perlindungan negara terhadap setiap warga negara yang menyampaikan pendapat secara kritis. Ia menyinggung dugaan intimidasi yang dialami Tiyo Ardianto dan meminta perlakuan yang setara bagi seluruh masyarakat.

“Kami juga meminta Negara memberikan perlindungan bagi semua warga negara secara setara termasuk yang bersuara kritis, khususnya Saudara Tiyo Ardianto yang diduga mengalami intimidasi dan tokoh-tokoh lain. Perlidungan Negara bersifat wajib dan tidak boleh diskriminatif,” imbuhnya.