PDIP: Jokowi-Ma'ruf Hadapi Situasi Sulit dalam 3 Tahun Pimpin RI
Jakarta, IDN Times - Masa pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah masuk tahun ketiga. Jokowi-Ma'ruf dilantik MPR pada Minggu (20/10/2019), sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membeberkan tantangan Jokowi selama memimpin Indonesia. Mulanya, Hasto menyinggung tantangan Jokowi di periode pertama.
"Ya kita liat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kan begitu menjabat pada periode pertama, mereka menghadapi tsunami politik berupa pimpinan DPR dan alat kelengkapan itu diambil oleh partai-partai dan fraksi yang tidak mendukung Pak Jokowi-JK," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022).
1. PDIP sebut pandemik COVID-19 dan krisis global menjadi tantangan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Pada periode kedua, kata dia, tantangan terbesar pemerintahan Jokow-Ma'ruf mengenai pandemik COVID-19 dan krisis global. Menurutnya, hal itu merupakan tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan.
"Tetapi, di tengah berbagai persoalan itu kan ada optimisme, ada pengakuan bagaimana Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin berhasil mengatasi masa-masa yang sulit bahkan dalam kecepatan vaksinasi, menangani krisis akibat pandemik," kata dia.
2. PKS kritisi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Sementara itu, PKS memberikan kritik di tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kritik pertama, PKS menyoroti penurunan kualitas demokrasi.
"Pertama, masalah demokrasi yg semakin mundur. Indeks demokrasi kita semakin menurun. Bahkan banyak ilmuwan politik di luar negeri menyebut demokrasi di Indonesia sudah mengalami regresi alih-alih konsolidasi," ujar Juru Bicara PKS kepada IDN Times, Rabu (19/10/2022).
Kedua, PKS menyoroti adanya kemunduran pemberantasan korupsi. Hal yang paling terlihat, kata Kholid, adanya revisi Undang-Undang KPK hingga tes wawasan kebangsaan (TWK) alih stasus ASN KPK.
"Revisi UU KPK, TWK KPK menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi menjadi kehilangan arah. Banyak diskon hukuman atas tindak pidana korupsi menciderai rasa keadilan," ucap dia.
3. Kualitas legislasi buruk
Ketiga, pemerintah Jokowi-Ma'ruf harus melakukan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Dia mencontohkan terkait kasus pembunuhan Brigadir yang didalangi Ferdy Sambo.
"Kasus KM50, sambo, judi online, TM, dan tragedi kanjuruhan betapa pentingnya reformasi polri sebagai tulang punggung penegakan hukum," ucap dia.
Keempat, PKS menilai kualitas legislasi di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf buruk.
"Mulai Perpu COVID, UU Omnibus Law, UU IKN, UU Minerba, UU HKPD, UU Perpajakan dan lain-lain, tampak pemerintah terburu-buru dan sangat dominan dalam proses legislasi, membajak kekuatas legislatif. Sehingga banyak produknya yang akhirnya digugat di MK," kata dia.
Kelima, PKS mengkritik pemerintah yang lambah melakukan recovery ekonomi usai pandemik COVID-19 melandai. Selain itu, PKS juga mengkritik peningkatan inflasi, penanganan harga kebutuhan barang pokok hingga naiknya harga BBM.
"Keenam, disharmoni sosial pasca pilpres masih belum membaik. Pembelahan sosial juga masih terjadi karena narasi sentimen kelompok yang digaungkan oleh para buzzer," imbuhnya.
