PDIP Merasa Senasib dengan Anies: Dihancurkan Ambisi Jokowi
- Ketua DPP PDI Perjuangan mengakui partainya merencanakan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta sejak Juni 2024.
- Keputusan ini didasari oleh fakta bahwa perolehan kursi PDI Perjuangan dan PKB di DPRD DKI Jakarta tidak mencapai ambang batas 20 persen.
- Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 60/PUU-XXI/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, membuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk mengusung calon secara mandiri.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan partainya senasib dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena dihancurkan oleh ambisi Presiden ke-RI, Joko "Jokowi" Widodo. Mulanya, Basarah membantah pernyataan Basuki Ketua DPP PDIP, Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut bahwa DPP PDI Perjuangan tidak pernah memasukkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Basarah menegaskan, partainya sudah membidik Anies sejak Juni 2024, jauh sebelum Ahok dilantik sebagai pengurus DPP pada (5/11/2024).
"Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDI Perjuangan untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDI Perjuangan dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur," kata Ahmad Basarah dalam keterangannya, Minggu, (17/11/2024).
1. Wacana mendukung Anies sudah dibahas sejak awal
Ahmad Basarah memastikan bahwa wacana mendukung Anies sudah dibahas sejak awal. Menurutnya, keputusan tersebut didasari oleh fakta bahwa perolehan kursi PDI Perjuangan dan PKB di DPRD DKI Jakarta tidak mencapai ambang batas 20 persen. PDI Perjuangan hanya meraih 15 kursi, sementara PKB memperoleh 10 kursi.
‘’Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDI Perjuangan belum bisa mengajukan calon sendiri sebab putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,’’ kata dia.
2. Putusan MK jadi peluang PDIP mengusung calon sendiri
Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 60/PUU-XXI/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Ambang batas sebelumnya sebesar 25 persen suara atau 20 persen kursi DPRD menjadi hanya 6,5 hingga 10 persen perolehan suara, tergantung jumlah pemilih. Putusan ini membuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk mengusung calon secara mandiri.
Basarah juga mengungkapkan, sejumlah pimpinan DPP PDI Perjuangan sempat menyampaikan keinginan untuk mendukung Anies. Hal ini ditegaskan oleh Puan Maharani, Hasto Kristyanto, dan Eriko Sotarduga. Bahkan, Said Abdullah pernah menyebut nama Hendar Prihadi sebagai kandidat pendamping Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
“Pertemuan pasca Putusan MK nomor 60 antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah bahkan telah membicarakan kerja sama ideologis bagaimana mencari titik temu antara pandangan kelompok Islam dengan kaum Nasionalis Soekarnois yang acapkali sering dibenturkan akibat dampak politik desoekarnoisasi di era Orde Baru dulu," ujar Basarah.
Basarah mengapresiasi Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, yang menyebut ada sinyal Anies memberi dukungan kepada pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
"Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Mas Anies Baswedan dan timnya itu," kata Basarah.
3. PDIP sebut senasib dengan Anies
Dalam kesempatan itu, PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan. Menurutnya, Joko "Jokowi" Widodo yang kala itu masih menjadi Presiden RI terlalu berambisi menjegal semua lawan politiknya.
‘’Kami merasa satu nasib dan satu penanggungan yang berusaha dihancurkan oleh ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Gerakan rakyat bersatu tak boleh dikalahkan oleh siapapun yang ingin menghancurkan peradaban demokrasi bangsa Indonesia yang susah payah diperjuangkan hingga melahirkan orde reformasi saat ini,’’ imbuhnya.
