Surabaya, IDN Times - Aksi deklarasi #2019GantiPresiden terus menuai kritik. Kali ini datang dari DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jatim. Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai aksi tersebut bisa memperkeruh suasana jelang Pilpres 2019.
Tepatnya, Minggu (26/8) pagi para peserta yang menyebut dirinya relawan mulai memadati sekitar kawasan Tugu Pahlawan. Namun aksi ini batal terlaksana karena ada kelompok ormas yang menolak tegas. Polisi pun membubarkan aksi tersebut.
Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Bambang Yuwono mengatakan gerakan #2019GantiPresiden merupakan aksi makar. Maka dari itu ormas Surabaya menolak kegiatan deklarasi tersebut. "Orang ingin Surabaya tetap kondusif, ini semacam percobaan seperti apa di Surabaya. Kalau berhasil kan dijalankan di tempat lain," ujarnya, Senin (27/8).
Sementara penolakan aksi delkarasi ini, lanjut Bambang, kelompok gerakan tersebut akan memanfaatkannya. Dia menyebut Neno di Riau dan Ahmad Dhani di Surabaya menjadi aktornya. "Kalau ditolak isunya persekusi. Seolah tidak adil, menimbulkan suasana didzolimi, dimelo-melokan. Itu cara tidak meningkatkan demokrasi kita, justru jadi demokrasi tidak berkualitas," tegasnya
Sementara itu, sebelumnya Humas #2019GantiPresiden Surabaya, Tjetjep M. Yasin mengatakan aksi deklarasi merupakan bentuk sikap terhadap kondisi negara saat ini. Menurutnya, Presiden saat ini ingkar janji dan membuat rakyat terpuruk. Dia pun berjanji akan melakukannya sampai Pilpres nanti. "Kita sampaikan Presiden sekarang tidak layak memimpin lagi," pungkasnya.