Jakarta, IDN Times - Badan Kepegawaian Negara menghimpun data terbaru terkait pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2019. Ada empat kementerian yang masuk dalam jajaran sepuluh kementerian paling diminati hingga Sabtu (30/11).
Berdasarkan data terakhir yang dihimpun BKN, jumlah akun yang telah mendaftar menyentuh angka lima juta. Namun, masih ada sejumlah formasi yang sepi bahkan nihil peminat.
Apa saja kementerian yang ramai diincar oleh publik?
Ada empat kementerian yang masuk dalam jajaran instansi paling diminati dalam seleksi CPNS 2019. Kementerian yang paling tinggi peminatnya adalah Kementerian Hukum dan HAM.
Kementerian yang dipimpin oleh Yasonna Laoly ini mendapat 708.488 pelamar. Urutan kedua ditempati oleh Kementerian Agama dengan jumlah pelamar 183.494.
Masih dalam jajaran sepuluh besar, Kementerian Perhubungan berada di peringkat kesembilan dengan jumlah pelamar 34.323. Pada peringkat kesepuluh ada pula kementerian yang kini dipimpin Nadiem Anwar Makariem, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan total pelamar 33.606.
BKN mencatat ada 5.035.715 akun yang telah dibuat untuk mengikuti seleksi CPNS 2019. 4.382.047 di antaramya telah mengisi formulir dan 4.071.025 telah melakukan submit untuk keperluan seleksi CPNS 2019.
Masih ada sejumlah formasi yang nihil peminat meski pendaftar CPNS mencapai angka lima juta. Sepuluh formasi terbawah diisi oleh formasi asisten ahli sebagai dosen di berbagai bidang ilmu. Mulai dari Arkeologi, Asas-Asas Kebudayaan Islam, Audit Perbankan, hingga Ilmu Jiwa Pendidikan.
Dihubungi IDN Times pada Sabtu (30/11), PLH Karo Humas BKN, Mohammad Ridwan menyatakan rincian jadwal ujian seleksi CPNS kini tengah dalam penyusunan. "Kemungkinan 27 Januari 2020 sudah ada yang mulai SKD (Seleksi Kompetensi Dasar)," kata Ridwan lewat pesan singkat kepada IDN Times.
Terkait dengan instansi penyelenggara SKD CPNS 2019, Ridwan mengatakan semua opsi sedang dipertimbangkan. "Untuk instansi daerah, ada yang menyelenggarakan bersama (4-5 kabupaten/kota di suatu tempat, cost sharing), ada juga yang sendiri-sendiri," kata Ridwan.
Sedangkan untuk kementerian dan lembaga menurut dia sebagian besar akan menggunakan fasilitas eksisting yang dimiliki BKN. "Again, mekanisme rinci sedang disusun," kata dia lagi.