Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial, Tri Rismaharini menilai, pelaku kasus kekerasan seksual pada anak, banyak berasal dari lingkungan terdekat, seperti ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, tetangga, pacar, guru, pengasuh, teman dari media sosial, dan orang asing.
“Perempuan dan anak korban kekerasan sering mengalami lebih dari satu tipe kekerasan. Sering terjadi dalam periode waktu tertentu dan dapat terjadi secara online,” kata Risma dalam siaran tertulis, Senin (7/3/2022).
Berdasarkan data Kementerian Sosial sampai 6 Januari 2022, jumlah anak hamil akibat kekerasan seksual yang telah ditangani Kemensos, jumlahnya kini mencapai 780 anak, dengan rincian, 568 orang sudah melahirkan dan 212 belum melahirkan.
Sementara sampai 31 Januari 2022, total kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 1.253. Dari angka ini, korban tertinggi pada kategori anak korban kejahatan seksual sebanyak 338 anak, anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 80 anak.
Terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat, Risma dan jajaran Kemensos telah melakukan langkah cepat, sistematis dan berkelanjutan.
"Kemensos merespons permasalahan anak dan perempuan dengan melaksanakan pencegahan dan penanganan," terangnya.
Pencegahan meliputi pengasuhan, seperti upaya pencegahan berfokus pada anak, orangtua dan komunitas. Lalu, kampanye sosial dan penegakan hukum. Penanganan dilakukan dengan pelaporan, assessment dan penanganan komprehensif, penegakan hukum, pelibatan berbagai disiplin ilmu, dan pelibatan stakeholders.
Untuk itu Risma menerbitkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota, dan para pemangku kepentingan.
Pada SE No. 2 Tahun 2022 tentang Pengamanan dan Perlindungan Anak di Berbagai Lingkungan tersebut, Risma mengingatkan adanya peningkatan kekerasan terhadap anak. Untuk itu diperlukan upaya yang terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam pencegahan, penanganan dan pendampingan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi.
Mensos meminta kepada kepala daerah agar memberikan dukungan maksimal untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
“SE ini dimaksudkan mengajak pemda untuk melakukan pencegahan, memberikan perlindungan, dan memastikan anak mendapatkan lingkungan yang aman,” kata Risma.