Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Bintang Puspayoga (Dok. Humas KemenPPPA)

Jakarta, IDN Times – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga bersama sejumlah pihak sudah merampungkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). 

DIM selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi "Jokowi" Widodo lewat Kementerian Sekretariat Negara.

“Tentunya merupakan harapan besar kami, DIM pemerintah yang telah mengakomodir masukan dari kementerian/lembaga terkait, jaringan masyarakat sipil dan berbagai pihak lainnya benar-benar sudah komprehensif menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan,” ujar Bintang, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/2/2022).

1. Total DIM yang disusun ada 588

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga melakukan kunjungan dan dialog dengan korban kekerasan seksual di Bandung, Senin (13/12/2021). (dok. KemenPPPA)

DIM RUU TPKS sudah diselesaikan pada Sabtu, 12 Februari 2022, dengan total 588 poin. Bintang menjelaskan, jenis DIM yang telah disusun yakni 167 tetap, 68 redaksional, 31 reposisi, 202 substansi, 120 substansi baru yang terangkum dalam XII bab 81 pasal. Masukan-masukan dalam proses penyusunan DIM ini telah dihimpun sejak 2020. 

Demikian juga di pertengahan 2021, diinisiasi oleh KSP untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Pengesahan RUU TPKS yang anggotanya terdiri dari Kemen PPPA, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga penyusunan DIM tersebut menurut Bintang sangat dimudahkan.

Menurut Bintang, secara umum substansi yang disusun oleh DPR ini sudah sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif dan integratif. 

RUU TPKS yang sebelumnya merupakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah melewati proses yang sulit dan panjang sejak 2016, dan akhirnya disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada 18 Januari 2022.

2. Menteri Bintang sebut RUU TPKS penting untuk segera disahkan

Editorial Team

Tonton lebih seru di