Pemerintah Siapkan Skenario Darurat untuk 33 Ribu Jemaah Umrah RI

05 Mar 2026, 13:17 WIB

Ilustrasi proses pemulangan jemaah umrah asal Indonesia di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah (Dok. Media Center Haji)

Intinya Sih

Pemerintah melalui Kemenko PMK menyiapkan skenario darurat untuk melindungi 33 ribu jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi, akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah.
Langkah antisipasi mencakup penundaan keberangkatan, pengaturan ulang rute penerbangan, hingga rencana evakuasi jika kondisi memburuk, dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.
DPR mengimbau calon jamaah umrah menunda keberangkatan sementara waktu demi keselamatan, sementara pemerintah Arab Saudi memberi perpanjangan visa gratis bagi jemaah yang terdampak.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyiapkan skenario alternatif atau darurat, untuk melindungi jemaah umrah Indonesia yang masih berada di Arab Saudi, imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Diketahui, pada Rabu, 4 Maret 2026, Kemenko PMK menggelar Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga secara hybrid untuk membahas kebijakan haji dan umrah di tengah situasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel itu. Dalam rapat tersebut, disepakati perlunya skenario alternatif guna menghadapi kemungkinan terburuk di lapangan.

Beberapa langkah yang telah disiapkan antara lain penundaan keberangkatan, penjadwalan ulang perjalanan, serta penyesuaian rute transit penerbangan. Jika situasi terus memburuk, pemerintah juga telah merancang rencana evakuasi untuk jemaah terdampak.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan skema perlindungan bagi jemaah yang perjalanannya terpaksa dibatalkan atau ditunda.

“Pemerintah hadir untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia. Setiap kebijakan akan diambil secara terukur berdasarkan perkembangan situasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga,” kata Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, dikutip dalam keterangan pers, Kamis (5/3/2026).

1. Sebanyak 300 jemaah umrah RI yang terhambat saat pulang mendapat visa gratis dari Saudi

Jemaah di Masjidil Haram, Makkah (Dok. Media Center haji)

Sebanyak 300 jemaah umrah Indonesia dilaporkan mengalami kendala dalam proses kepulangan dari Arab Saudi. Data tersebut diperoleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah melalui laporan hotline, dan pemantauan langsung petugas di Bandara Jeddah, Terminal Haji Jeddah, serta Bandara Madinah.

Menanggapi situasi ini, pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan perpanjangan visa secara gratis bagi jemaah yang terdampak. Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyampaikan kebijakan tersebut memastikan status legalitas jemaah tetap aman selama mereka menunggu proses kepulangan ke Indonesia.

“Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kebijakan perpanjangan visa secara gratis bagi jamaah yang terdampak, sehingga status legalitas mereka tetap aman hingga proses kepulangan ke Indonesia,” jelas Abdul Aziz.

2. Dua bandara utama di Arab Saudi, yaitu Bandara Jeddah dan Bandara Madinah masih beroperasi normal

Kondisi Terminal Hajj Bandara Jeddah, Arab Saudi. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara, meskipun konflik Israel-Iran menyebabkan banyak fasilitas lumpuh, dua bandara utama di Arab Saudi, yaitu Bandara Jeddah dan Bandara Madinah, dilaporkan masih beroperasi normal.

Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama telah merespons perkembangan situasi sejak 28 Februari 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.

"Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, khususnya di sekitar Arab Saudi dan negara-negara transit penerbangan jamaah,” ujar Warsito.

3. DPR imbau calon jemaah umrah tunda keberangkatan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengimbau kepada calon jemaah umrah di Tanah Air agar menunda terlebih dahulu rencana perjalanan mereka ke Tanah Suci.

"Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar," kata Abdul.