300 Jemaah Umrah RI Mengalami Kendala Pulang, Saudi Beri Visa Gratis
Sekitar 300 jemaah umrah asal Indonesia mengalami kendala kepulangan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, namun pemerintah Arab Saudi memberikan perpanjangan visa gratis agar status mereka tetap legal.
Pemerintah Indonesia melalui Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk menyiapkan skenario darurat, termasuk penjadwalan ulang perjalanan dan rencana evakuasi bagi jamaah terdampak.
Saat ini terdapat sekitar 33 ribu jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi, dan pemerintah terus memantau situasi serta berkoordinasi dengan otoritas setempat demi keamanan jalur penerbangan.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 300 jemaah umrah Indonesia dilaporkan mengalami kendala dalam proses kepulangan dari Arab Saudi, imbas eskalasi konflik di Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Data tersebut diperoleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, melalui laporan hotline dan pemantauan langsung petugas di Bandara Jeddah, Terminal Haji Jeddah, serta Bandara Madinah.
Menanggapi situasi ini, pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan perpanjangan visa secara gratis bagi jemaah yang terdampak. Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyampaikan kebijakan tersebut memastikan status legalitas jemaah tetap aman selama mereka menunggu proses kepulangan ke Indonesia.
“Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kebijakan perpanjangan visa secara gratis bagi jemaah yang terdampak, sehingga status legalitas mereka tetap aman hingga proses kepulangan ke Indonesia,” jelas Aziz dikutip dalam keterangan pers, Kamis (5/3/2026).
1. Dua bandara utama di Arab Saudi, yaitu Bandara Jeddah dan Bandara Madinah, masih beroperasi normal
Lebih lanjut, meskipun konflik di Timur Tengah menyebabkan banyak fasilitas lumpuh, dua bandara utama di Arab Saudi, yaitu Bandara Jeddah dan Bandara Madinah, dilaporkan masih beroperasi normal.
Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama telah merespons perkembangan situasi sejak 28 Februari 2026. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.
“Pemerintah hadir untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia. Setiap kebijakan akan diambil secara terukur berdasarkan perkembangan situasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga,” tegas Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito.
2. Kemenko PMK gelar rapat koordinasi, bahas skenario darurat untuk perlindungan jemaah
Sebelumnya, Kemenko PMK melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga terkait kebijakan haji dan umrah pada masa konflik militer, yang dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 4 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, Kemenko PMK menekankan perlunya skenario alternatif untuk mengantisipasi situasi darurat di lapangan.
Langkah-langkah yang disiapkan mencakup kemungkinan penundaan keberangkatan, penjadwalan ulang perjalanan, hingga pengaturan ulang rute transit penerbangan. Jika kondisi memburuk, pemerintah bahkan telah menyiapkan rencana evakuasi bagi jamaah yang terdampak.
Selain skenario transportasi, pemerintah disebut juga menyiapkan perlindungan bagi jamaah yang mengalami pembatalan atau penundaan perjalanan.
3. Terdapat 33 ribu jemaah umrah yang berada di Arab Saudi
Diketahui, saat ini tercatat sekitar 33 ribu jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi selama periode Ramadan. Pemerintah disebut terus memantau situasi terkini di sekitar Arab Saudi dan negara-negara transit, serta berkoordinasi dengan otoritas setempat dan maskapai penerbangan untuk memastikan jalur transportasi yang aman.
"Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, khususnya di sekitar Arab Saudi dan negara-negara transit penerbangan jamaah,” ujar Warsito.
