Pemilihan Ketua Umum Golkar Melalui Pleno Banyak Resikonya. Ini Buktinya
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Dewan Kehormatan Golkar Priyo Budi Santoso mengaku keberatan, jika agenda Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar hanya mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum saja.
Lalu sebenarnya apa yang diinginkan Priyo Budi Santoso dari acara yang digelar sejak Senin hingga Rabu (18-20/12) mendatang tersebut di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
1. Ketua Umum dipilih langsung peserta Munas bukan Pleno
Menurut Priyo, posisi Ketua Umum seharusnya dipilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) atau Munaslub. Dan sangat beresiko jika Ketua Umum ditetapkan dalam pleno.
"Kelak suatu hari nanti, jika ketua umum berbeda pandangan atau bermasalah karena satu dan lain hal, ketua umum bisa dilengserkan oleh rapat pleno partai dan nanti akan dilaporkan ke rapimnas. Ini cukup beresiko," ujar Priyo.
2. Rawan gugatan
Selain itu, tambahnya, penetapan berdasarkan pleno tanpa adanya pemilihan di Munaslub akan sangat rawan gugatan. Rapat pleno DPP, hanya berwenang mengganti atau merotasi anggota partai, bukan memutuskan dan memilih ketua umum secara definitif.
"Khusus ketua umum terlalu riskan, hanya menggunakan pasal 13, pasal 14 AD/ART kita. Karena Ketua Umum Golkar satu-satunya mandataris yang dipilih langsung oleh peserta munas. Dia bisa dilengserkan hanya oleh munas, bukan oleh rapimnas, itu yg harus saya sampaikan. Sebab kalau ada yang salah ini rawan gugatan," tegasnya.
3. Meminta pendaftaran ketua umum dibuka
Pada momen Munaslub ini, Priyo meminta agar Partai Golkar tetap demokratis dalam menetapkan dan mengukuhkan seorang ketua umum. Dia pun menginginkan agar pendaftaraan calon ketua umum tetap dibuka di Munaslub.
"Saya masih menunggu sampai munaslub, apakah masih membuka peluang bagi siapapun yang terpanggil untuk maju. Saya harap dibuka kesempatan selebar-lebarnya, biarkan figur-figur yang terpanggil bisa mencalonkan diri. Kalau terjadi bagus dan demokratis sekali," kata dia.
Tanpa dibuka pendaftraan, lanjut Priyo, akan sulit jika ingin membangun suatu demokrasi yang baru.
"Kalau saya menganjurkan kita bangun suatu demokrasi yang baru. Siapa pun terpilih ketumnya itu punya legitimiasi yg kuat," ujarnya.
4. Siap maju
Jika pendaftaran ketua umum dibuka, Priyo mengaku siap maju menjadi kandidat demi terlaksananya sistem demokrasi di tubuh Golkar.
"Kalau membuka lebar pada semua kandidat, saya akan mempertimbangkan maju. Tapi kalau ditutup ya bagaimana mau maju. Saya ingin bangun nilai-nilai khas Golkar yaitu demokratis," tuturnya.
5. Tetap hormati Airlangga
Meski bersikukuh agar ketua umum tetap dipilih melalui Munaslub, Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014, ini tetap menghormati Airlangga.
"Jelas saya tidak mempermasalahkan figurnya, kalau pak Airlangga layak sekali memimpin partai golkar. Hormat sama beliau. Saya hanya ingin memperjuangkan nilan demokrasi jangan diruntuhkan seolah-olah ada mobilisasi terhadap aklamasi," pungkasnya.
