Pengacara Nadiem Minta Hakim Banding Periksa Dua Bukti Kunci

03 Agu 2026, 19:06 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Pengacara Nadiem Minta Hakim Banding Periksa Dua Bukti Kunci

Tim Penasihat Hukum, Dr. Dodi S. Abdulkadir dan Dr. Ari Yusuf Amir saat jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Tim penasihat hukum Nadiem Makarim meminta Pengadilan Tinggi memeriksa ulang saksi, ahli, dan dua bukti kunci dalam sidang banding pada 5 Agustus 2026.
Kuasa hukum menilai putusan tingkat pertama keliru, termasuk penerapan unsur korupsi, pertimbangan bukti, serta metodologi penghitungan kerugian negara oleh BPKP.
Pembela meminta pemeriksaan SPTJM dan HPP Chromebook, serta menyoroti dokumen dasar audit BPKP yang disebut belum diterima dan tindak lanjut Komisi Yudisial.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

3 Agustus 2026

Tim penasihat hukum Nadiem Makarim meminta majelis hakim banding memeriksa ulang saksi, ahli, serta dua bukti penting. Mereka menilai putusan tingkat pertama mengandung kekeliruan dan membutuhkan pemeriksaan menyeluruh.

5 Agustus 2026

Sidang banding Nadiem Makarim dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tinggi.

kini

Dokumen dasar penyusunan laporan hasil audit BPKP disebut belum diterima pihak pembela. Komisi Yudisial juga menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik terhadap empat hakim tingkat pertama.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Tim penasihat hukum Nadiem Makarim meminta Pengadilan Tinggi memeriksa ulang saksi, ahli, serta dua bukti yang dinilai penting dalam sidang banding perkara korupsi.
Who?
Nadiem Makarim, tim penasihat hukumnya yang diwakili Dodi S. Abdulkadir dan Ari Yusuf Amir, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, jaksa penuntut umum, serta Komisi Yudisial terlibat dalam perkembangan perkara ini.
Where?
Permintaan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi. Keterangan tim penasihat hukum disampaikan dalam konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
When?
Konferensi pers berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2026. Sidang banding dijadwalkan berlangsung pada 5 Agustus 2026.
Why?
Tim pembela menilai putusan tingkat pertama mengandung kekeliruan, sejumlah fakta dan bukti belum dipertimbangkan utuh, serta penghitungan kerugian negara oleh BPKP disebut cacat metodologi.
How?
Dalam memori banding, tim pembela meminta pemeriksaan kembali saksi GoTo, LKPP, vendor Chromebook, ahli akuntansi forensik dan hukum pidana, serta SPTJM dan HPP produsen Chromebook.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pengacara Nadiem Makarim minta hakim banding melihat lagi dua bukti penting. Mereka juga mau saksi dan ahli dipanggil lagi. Mereka bilang putusan dulu mungkin ada yang salah dan belum melihat semua bukti. Sidang banding akan dilakukan pada 5 Agustus 2026. Komisi Yudisial juga melihat dugaan masalah pada empat hakim dulu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Permintaan pemeriksaan ulang dalam banding menampilkan ruang koreksi yang tersedia untuk memastikan fakta, keterangan, dan alat bukti dinilai secara utuh. Keterlibatan saksi, ahli, serta penelaahan dokumen yang dipersoalkan dapat memperkuat perhatian pada integritas proses, sementara tindak lanjut Komisi Yudisial mencerminkan adanya mekanisme akuntabilitas dalam peradilan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali sejumlah saksi, ahli, serta dua bukti penting dalam sidang banding yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Agustus 2026. Menurut tim kuasa hukum, pemeriksaan ulang diperlukan agar putusan dibangun berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

Dodi S. Abdulkadir mewakili Tim Penasihat Hukum mengatakan, substansi banding bukan sekadar menguji putusan tingkat pertama.

"Banding menjadi mekanisme untuk memastikan tidak ada fakta, alat bukti, maupun keterangan saksi yang terlewat atau belum dipertimbangkan secara utuh. Kami berharap Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memeriksa perkara ini secara menyeluruh sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebenaran materiil dan rasa keadilan," kata dia dalam konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2026).

1. Ada kekeliruan dalam putusan tingkat pertama

Tim Penasihat Hukum, Dr. Dodi S. Abdulkadir dan Dr. Ari Yusuf Amir saat jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan (IDN Times/Lia Hutasoit)

Tim penasihat hukum menilai, terdapat sejumlah kekeliruan dalam putusan tingkat pertama, mulai dari penerapan unsur tindak pidana korupsi dan hubungan sebab-akibat, pertimbangan yang dinilai mengabaikan keterangan saksi, ahli, serta alat bukti, hingga dasar penghitungan kerugian negara oleh BPKP yang disebut cacat metodologi.

Selain itu, putusan juga dinilai bertentangan dengan fakta persidangan terkait pemanfaatan Chromebook, pidana tambahan uang pengganti Rp809 miliar, proses pengadaan, dugaan mark-up, dugaan pengkondisian pengadaan, serta penggunaan alat bukti.

2. Minta panggil lagi ahli akuntansi forensik dan hukum pidana

Nadiem Makarim (ANTARA FOTO/Salma Talita)

Dalam memori banding, tim penasihat hukum meminta Pengadilan Tinggi memeriksa kembali saksi dari GoTo, LKPP, para vendor Chromebook, serta hadirkan ahli akuntansi forensik dan hukum pidana yang belum sempat memberikan keterangan pada persidangan tingkat pertama.

Permohonan itu diajukan karena hasil pemeriksaan berkas perkara disebut belum memuat seluruh fakta persidangan, termasuk tidak tercantumnya sejumlah alat bukti penting, laporan hasil audit BPKP, serta keterangan beberapa saksi yang dinilai belum lengkap dalam berita acara persidangan.

Selain pemeriksaan ulang saksi dan ahli, tim kuasa hukum juga meminta majelis hakim memeriksa surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) serta harga pokok produksi (HPP) produsen Chromebook untuk menguji dasar penghitungan kerugian negara.

3. Soroti Komisi Yudisial tindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik empat hakim

Eks Mendikbud Ristek Nadiem Makarim saat bacakan duplik dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Menurut Ari Yusuf Amir, tim penasihat hukum lainnya, dalam persidangan tingkat pertama, jaksa penuntut umum sempat menyatakan akan menyerahkan dokumen yang menjadi dasar penyusunan laporan hasil audit BPKP bersamaan dengan surat tuntutan, tetapi hingga kini dokumen tersebut disebut belum diterima pihak pembela.

Dia mengatakan, langkah Komisi Yudisial menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik terhadap empat hakim tingkat pertama mempertegas pentingnya pemeriksaan ulang di tingkat banding.

“Meskipun proses di Komisi Yudisial dan Pengadilan Tinggi merupakan dua mekanisme yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, memastikan proses peradilan berlangsung secara berintegritas, objektif, dan adil," kata dia.

Mantan Mendkibud Nadiem Makarim terjerat kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pada persidangan tingkat pertama, Nadiem divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara 10 tahun serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh tim penasihat hukum. Sidang banding dijadwalkan berlangsung pada 5 Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta pusat.