Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menurut Christian van Vollenhoven pengertian Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya. 

Hukum ini juga menentukan ruang lingkup masyarakat masing-masing, dalam menjalankan tugas-tugas yang mereka kuasai di linkungan masyarakat hukum, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. 

Adapun Paul Scholten menyebut, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara.

Jika yang diatur adalah organisasi negara, maka hukum yang mengaturnya dapat disebut sebagai hukum tata negara. 

Menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah kumpulan peraturan yang mengatur pembentukan badan-badan yang dibutuhkan, kewenangan masing-masing badan, hubungan antar badan tersebut, serta hubungan antara badan dengan individu warga negara dalam menjalankan kegiatannya.  

Pandangan Van der Pot ini memiliki cakupan yang luas, tidak hanya mencakup isu-isu terkait hak asasi manusia, tetapi juga meliputi berbagai aspek kegiatan negara dan warga negara yang sebelumnya dianggap sebagai objek kajian hukum administrasi negara.

Menurut J. H. A. Logemann, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur struktur organisasi negara. 

Negara dipandang sebagai organisasi yang terdiri atas berbagai jabatan. Jabatan tersebut diartikan sebagai konsep yuridis dari fungsi, sementara fungsi merupakan konsep yang bersifat sosiologis.

Hukum Tata Negara mencakup dua aspek utama, yaitu persoonsleer (ilmu tentang individu dalam hukum) dan gebiedsleer (ilmu tentang wilayah hukum).

Hukum Tata Negara (verfassungsrecht) menurut Van Apeldoorn merupakan bagian dari staatsrecht dalam pengertian yang sempit.

Namun, dalam pengertian yang luas, staatsrecht juga mencakup Hukum Administrasi Negara (verwaltungsrecht atau administratiefsrecht).

Meskipun demikian, Van Apeldoorn sendiri dalam karya-karyanya tidak banyak membahas Hukum Tata Negara, kecuali mengenai tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak-hak dari alat-alat perlengkapan negara. Bahkan dalam berbagai bukunya, dia sama sekali tidak menyinggung isu-isu kewarganegaraan maupun hak asasi manusia.

Dalam bukunya yang berjudul Textbook of Jurisprudence, Paton George Whitecross merumuskan bahwa hukum tata negara adalah pengaturan soal distribusi kekuasaan hukum dan tugas badan-badan negara. 

Dalam pengertian yang luas, Hukum Tata Negara juga meliputi Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negara dapat dianggap sebagai cabang ilmu yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan organisasi, kewenangan, dan tugas-tugas dari otoritas administrasi.

Maurice Duverger, seorang ahli hukum asal Prancis, pengertian Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang hukum publik yang mengatur struktur organisasi dan fungsi politik lembaga-lembaga negara.

Maurice Duverger juga menekankan aspek organisasi, tugas, dan kewenangan lembaga-lembaga yang berperan sebagai alat perlengkapan negara. 

Dalam bukunya yang berjudul An Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1968), A. V. Dicey menyatakan bahwa Hukum Tata Negara mencakup semua aturan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi dan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam suatu negara.

Dicey menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam negara. Dia kemudian mendefinisikan Hukum Tata Negara atau Constitutional Law sebagai sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. 

Hukum Tata Negara (Constitutional Law) adalah hukum yang mengatur negara itu sendiri, sedangkan hukum yang digunakan oleh negara untuk mengatur hal-hal di luar negara disebut sebagai Hukum Biasa (Ordinary Law). 

Menurut Mac Iver, ada dua kategori hukum yaitu Hukum Tata Negara (Constitutional Law) yang mengatur struktur dan fungsi negara, sedangkan Hukum Biasa (Ordinary Law) digunakan oleh negara sebagai alat untuk menjalankan pemerintahan. 

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, pengertian Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, serta mengidentifikasi masyarakat hukum baik yang berstatus atasan maupun bawahan, termasuk tingkatan-tingkatan di dalamnya. 

Hukum ini juga menetapkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum tersebut, serta mengatur alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan dalam masyarakat hukum beserta struktur, wewenang, dan keseimbangan antar alat-alat perlengkapan tersebut.