Penularan COVID-19 di Depok Masih Tinggi, Hati-hati Klaster Lebaran!

Dadang menjelaskan, saat masyarakat mengikuti imbauan untuk tidak mudik ke kampung halaman, diprediksi masyarakat akan memanfaatkan hari libur dengan mendatangi pusat perbelanjaan maupun tempat wisata di Kota Depok. Dari prediksi tersebut, sejumlah lokasi yang menjadi tujuan masyarakat akan dilakukan pengetatan. 

"Akan ada sejumlah pengetatan dan kebijakan akan diambil di lokasi yang diprediksi akan didatangi masyarakat," terang Dadang.

Dadang mengungkapkan, pada fakta yang membuktikan setelah liburan selalu ada peningkatan kasus. Untuk itu, pengetatan yang dilakukan bioskop memiliki kapasitas 50 persen menjadi 30 persen, begitu juga dengan tempat wisata dan hiburan lainnya di wajibkan sebanyak 30 persen dari kapasitas.

"Selain itu setiap penanggung jawab harus membuat surat pernyataan kesanggupan mengawasi dan melakukan protokol kesehatan mulai 12 hingga 16 Mei," ucap Dadang.

Dadang menuturkan, kasus penyebaran COVID-19 kepada masyarakat Kota Depok masih fluktuatif. Terlihat positivity rate di Kota Depok masih di kisaran 30 persen, atau masih terbilang tinggi. Untuk itu dilakukan upaya pencegahan dan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

"Dalam seminggu ini positivity rate kita di 31 persen, jadi itu bertahan di angka 30 hingga 31 persen," kata Dadang.

Dadang menilai, melihat angka positivity rate Kota Depok artinya kondisi saat ini tingkat penularan masih terjadi sehingga perlu kewaspadaan dan kesadaran diri untuk mencegah penularan. Saat ini belum ditemukan terjadi klaster baru, seperti buka puasa bersama maupun tarawih.

"Terakhir yang kami temukan yakni klaster pertemuan dan pesantren," ucap Dadang. 

Dadang mengatakan, Pemerintah Kota Depok untuk mencegah penularan COVID-19 dan memantau pergerakan masyarakat baik keluar maupun masuk Kota Depok, memberlakukan Surat Dispensasi Keluar Masuk (SDKM) dari kelurahan. Pembuatan surat tersebut dapat dilakukan mulai dari pengurus lingkungan hingga kelurahan. Nantinya, pembuatan SDKM hanya di peruntukan terhadap warga yang memiliki kebutuhan penting selama diberlakukan larangan mudik.

"SDKM ini hanya untuk warga karena keperluan keluarga yang meninggal, sakit keras, maupun hamil ingin melahirkan," ujar Dadang.

Dadang mengungkapkan, bagi warga dari luar Depok yang ingin datang ke Kota Depok harus menunjukan SDKM. Nantinya petugas gabungan dari Pemerintah Kota Depok, TNI dan Polri akan melakukan pemeriksaan. Selain itu, tim gugus tugas yang berada di Kampung Siaga Tanggu Jaya akan ikut melakukan pengawasan terhadap orang tersebut.

"Walaupun warga luar Depok memiliki SDKM akan tetap dilakukan karantina selama tiga hari," ujar Dadang.