Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial sudah menghentikan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) COVID-19. Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan BST hanya diberikan pada saat kedaruratan saja.
"BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus saat itu,” kata Risma dalam siaran tertulis, Jumat (24/8/2021).
Pembatasan kegiatan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan masyarakat berkurang pendapatannya. Untuk itu, pemerintah hadir dengan membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.
“Sejalan dengan menurunnya angka penularan virus, pemerintah juga melonggarkan aktivitas, ekonomi bergerak dan masyarakat bisa kembali produktif,” imbuh Mensos.
Sebagai informasi, pemerintah meluncuran BST pada 2020 sebagai upaya meringankan beban masyarakat terdampak pandemik. Pada 2021, pemerintah melanjutkan program BST untuk empat bulan yang dimulai sejak Januari sampai April 2021 dengan pertimbangan dampak pandemik belum sepenuhnya menurun.
Kemudian, BST kembali diperpanjang untuk dua bulan yakni bulan Mei dan Juni 2021 dengan indeks Rp300 ribu/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BST menyasar 10 juta KPM dengan penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
"BST cuma dua bulan. Jadi kan kemarin awal 2021 cuma empat bulan Januari sampai April, ditambah dua bulan karena PPKM darurat, Mei dan Juni," ujar imbuh Risma.
Sementara bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako masih berlanjut.
“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM unggul,” kata Mensos.