Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
La Ode Sinarwan (IDN Times/Aryodamar)
  • La Ode Sinarwan Oda alias Alan divonis 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.

  • Majelis hakim menyatakan Direktur PT Toshida itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan alternatif pertama.

  • Putusan mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap kepercayaan masyarakat, sikap terdakwa, riwayat hukum, dan tanggung jawab keluarga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Sebelumnya

La Ode Sinarwan Oda alias Alan dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan. Ia didakwa memberikan uang Rp1,5 miliar kepada eks Ketua Ombudsman Hery Susanto.

Kamis (12/11/2026)

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta menyatakan La Ode Sinarwan Oda terbukti bersalah. Ia dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan serta denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    La Ode Sinarwan Oda alias Alan divonis 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
  • Who?
    La Ode Sinarwan Oda alias Alan, Direktur PT Toshida, dinyatakan bersalah dalam perkara yang berkaitan dengan eks Ketua Ombudsman Hery Susanto.
  • Where?
    Putusan dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
  • When?
    Putusan disampaikan pada Kamis (12/11/2026).
  • Why?
    Ia didakwa memberikan uang Rp1,5 miliar kepada Hery Susanto terkait LHP Ombudsman RI mengenai kewajiban perusahaan membayar penerimaan negara bukan pajak.
  • How?
    Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan dakwaan alternatif pertama, lalu menjatuhkan pidana penjara dan denda.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

La Ode Sinarwan Oda dihukum karena dinilai memberi uang kepada Hery Susanto, mantan Ketua Ombudsman. Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta memberi hukuman penjara 1 tahun 5 bulan dan denda Rp100 juta. Sebelumnya, jaksa meminta hukuman 2 tahun penjara. Hakim juga melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Putusan ini menunjukkan majelis hakim mempertimbangkan kondisi yang memberatkan sekaligus meringankan terdakwa. Riwayat belum pernah dihukum dan tanggung jawab keluarga dicatat dalam pertimbangan, sementara dampak perbuatan terhadap kepercayaan masyarakat serta sikap terdakwa juga menjadi bagian dari proses penilaian hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Terdakwa penyuap eks Ketua Ombudsman Hery Susanto, La Ode Sinarwan Oda alias Alan divonis 1 tahun 5 bulan penjara serta denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta menilai Direktur PT Toshida itu terbukti bersalah.

"Menyatakan terdakwa Laode Sinarwan Oda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," ujar Ketua Majelis Hakim, Kamis (12/11/2026).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Laode Sinarwan Oda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan," lanjutnya.

Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam membuat putusan.

Untuk pertimbangan yang memberatkan, terdakwa dinilai merusak harapan dan kepercayaan masyarakat pada Ombudsman serta tak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," ujar Hakim.

Selain itu, ada sejumlah hal meringankan yang juga dipertimbangkan hakim, yakni belum pernahnya terdakwa dihukum dan punya tanggung jawab keluarga.

Sebelumnya, La Ode Sinarwan Oda alias Alan dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan. Ia didakwa memberikan uang Rp1,5 miliar kepada eks Ketua Ombudsman Hery Susanto terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI mengenai kewajiban perusahaan membayar penerimaan negara bukan pajak.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More