Penyuluh Pertanian Kabupaten Bogor Bersiap Jadi ASN Pemerintah Pusat

15 Apr 2025, 21:00 WIB

Linna Susanti

Pengembangan padi organik di Luwu Timur. (vale.com)

Intinya sih...

Pemkab Bogor siap melaksanakan Inpres untuk pengalihan status penyuluh pertanian menjadi ASN di bawah Pemerintah Pusat.
Inpres Nomor 2 Tahun 2025 menginstruksikan percepatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai bersiap melaksanakan sejumlah Instruksi Presiden (Inpres) yang akan membawa dampak besar terhadap sektor pertanian, salah satunya adalah pengalihan status penyuluh pertanian menjadi aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mempercepat swasembada pangan, Inpres Nomot 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan menginstruksikan pendayagunaan penyuluh pertanian secara maksimal.

Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi (Jaro Ade) mengatakan, Pemkab Bogor akan menyiapkan data dan memfasilitasi pengalihan status ASN penyuluh dari daerah ke Kementerian Pertanian.

Selain itu, penyuluh pertanian juga akan ditugaskan secara langsung untuk memperkuat pembinaan kelembagaan petani dan optimalisasi fungsi balai penyuluhan.

”Pemkab Bogor diminta menyiapkan data dan memfasilitasi pengalihan ASN penyuluh pertanian dari kabupaten/kota kepada Kementerian Pertanian, menugaskan para penyuluh pertanian untuk mendukung swasembada pangan," kata dia saat memimpin rapat koordinasi, Selasa (15/4/2025).

1. Pemkab Bogor dukung penuh pembangunan irigasi nasional

Wakil Bupati Bogor Jaro Ade saat mempimpin rakor lintas OPD di Kabupaten Bogor membahas swasembada pangan, Selasa (15/4/2025). (Humas Pemkab Bogor).

Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Pemkab Bogor diminta untuk menyiapkan dukungan program, anggaran, perizinan, lahan siap bangun, serta memperkuat kelembagaan pengelola irigasi.

"Instruksi kepada daerah di antaranya menyediakan dukungan program, anggaran, dan dokumen perizinan, penyediaan lahan siap bangun dan akses pendukung serta penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi," kata Jaro.

2. Arah baru pengelolaan gabah dan cadangan beras

Bulog terus memanfaatkan momentum panen pada bulan April untuk memperbanyak hasil serapan dan perkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). (Dok. Bulog)

Kemudian, Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah menyoroti pentingnya pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri yang terkoordinasi.

Pemkab Bogor akan bekerja sama dengan Forkopimda dalam mendukung penguatan cadangan beras pemerintah. Hal ini tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tapi juga demi meningkatkan pendapatan petani lokal.

“Hal ini dalam rangka mendukung penguatan cadangan beras pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras, serta meningkatkan pendapatan petani, ditetapkan Inpres ini,” ujar Jaro Ade.

3. Kolaborasi lintas sektor untuk swasembada pangan

Dalam rangka mewujudkan misi swasembada pangan Perum Bulog Kanwil Jawa Barat terus melakukan penyerahan Gabah Beras petani. (Dok. Bulog)

Pemkab Bogor juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Bappedalitbang, BPKAD, Distanhorbun, hingga Disdagin untuk memastikan setiap langkah strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.

Jaro Ade menyatakan komitmen Pemkab dalam menindaklanjuti arahan Presiden demi memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ucap dia.