Sinergi Bersama Ombudsman, BPKN RI, dan YLKI, Perkuat Mutu Layanan JKN

Iqbal menjelaskan, melalui SERASI JKN, BPJS Kesehatan memperkuat kolaborasi dengan Ombudsman, BPKN RI, dan YLKI dalam mendorong peningkatan mutu layanan, penguatan perlindungan hak peserta, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan. Kolaborasi ini juga menjadi ruang untuk menghimpun berbagai masukan dari peserta, fasilitas kesehatan, maupun para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan penyelenggaraan Program JKN.

“Pemilihan RSUD Tanjung Pura sebagai salah satu lokasi supervisi karena memiliki peran strategis sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Langkat. BPJS Kesehatan ingin memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, serta tanpa diskriminasi bagi seluruh peserta JKN,” jelas Iqbal.

Kepala Pencegahan Maladministrasi Substansi VI Ombudsman Republik Indonesia, Dewi Puspita Sari mengatakan bahwa kolaborasi bersama BPJS Kesehatan merupakan bentuk pengawasan bersama agar pelayanan publik di bidang kesehatan berlangsung sesuai standar pelayanan dan terhindar dari praktik maladministrasi. Pihaknya akan terus memastikan hak-hak sebagai peserta JKN, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Ombudsman memandang sinergi dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah positif dalam membangun budaya pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengawasan bukan semata mencari kekurangan, tetapi memastikan setiap temuan dapat ditindaklanjuti menjadi perbaikan yang berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta JKN," kata Dewi.

Sementara itu, Anggota Komisioner Kerja Sama dan Kelembagaan BPKN RI, Syamsul Bahri Siregar mengatakan, hak-hak peserta JKN harus terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian, yakni kepatuhan klinis, perlindungan finansial peserta, kesetaraan pelayanan, serta mekanisme penyampaian pengaduan.

“Dari hasil peninjauan, kami melihat RSUD Tanjung Pura telah menunjukkan komitmen yang baik. Rumah sakit berupaya memenuhi kebutuhan obat peserta sesuai indikasi medis sehingga peserta tidak perlu membeli obat di luar rumah sakit. Kami juga melihat tidak ada perbedaan pelayanan antara peserta JKN dan pasien umum, termasuk dalam memperoleh akses pelayanan dokter spesialis. Selain itu, mekanisme pengaduan juga telah tersedia sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan apabila menemui kendala dalam pelayanan,” ujar Syamsul.

Senada dengan itu, Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo mengatakan, kegiatan supervisi tidak hanya bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN, tetapi juga merumuskan solusi bersama melalui masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Baginya, kolaborasi ini menjadi ruang untuk saling bertukar masukan sehingga berbagai kendala yang dihadapi di lapangan dapat dicarikan solusi bersama, serta dukungan pemerintah daerah terhadap sektor kesehatan tetap menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dan Program JKN dapat terus berjalan secara optimal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RSUD Tanjung Pura, Dherma Wati Bangun menganggap hal ini sebagai motivasi bagi rumah sakit sekaligus wadah untuk memberikan masukkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Langkat.

“Berbagai masukan yang diberikan menjadi bekal untuk berbenah, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN. Meskipun rumah sakit sempat terdampak banjir pada tahun 2025, saat ini kami telah pulih dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Langkat,” ungkap Dherma. (WEB)