Pernikahan Anak Tak Tercatat, Luka Senyap Pascabencana Sumatra

Dari luar, rumah-rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tampak baik-baik saja. Namun di dalamnya, kata Titi, kerusakan menganga hingga membuat warga memilih keluar dan memasang tenda sendiri. Dia mengatakan rasa takut akibat gempa susulan masih menghantui mereka.

"Dan yang jelas sekarang mereka belum mau kembali ke rumah karena memang kondisi keretakannya luar biasa," ujarnya.

Rumah-rumah yang ditinggalkan itu kemudian sunyi, dan menurut Titi, tiga kejadian kekerasan seksual di NTT rata-rata terjadi di rumah kosong.

Di Sumatra, Titi mengatakan belum ada laporan kekerasan seksual. Namun dia menyebut tekanan ekonomi bisa membuat anak berisiko dikawinkan atau menjadi pekerja anak, di usia yang seharusnya masih diisi bermain. Dia menjelaskan sebagian pengadilan mensyaratkan rekomendasi Dinas PPPA, bukan kementerian, untuk dispensasi.

"Kalau bicara secara nasional, dispensasi sepertinya turun ya, tapi ternyata banyak pernikahan yang tidak tercatat, ya kan," katanya.

Titi bercerita, dalam satu kasus di NTT, orang tua yang mengawinkan anaknya dihukum enam bulan kurungan, tetapi perkawinan anak tetap saja terjadi. Lalu ada kisah dari Lombok, tempat seorang kepala desa memilih tak hadir di perkawinan dini hingga warganya menundanya. Dia pun mengenang hal itu dengan nada lega.

"Ternyata sanksi sosial malah lebih mempan ya," ujarnya.

KemenPPPA mengaktifkan 18 Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di tiga provinsi Sumatera, yakni delapan di Aceh, lima di Sumatera Utara, dan lima di Sumatera Bara. Pos ditempatkan di hunian tetap dan hunian sementara dengan model komunitas dan mobile.

Pada 3 Januari 2026, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyebut Pos SAPA dihadirkan di area pengungsian sebagai pusat koordinasi layanan, dukungan psikososial, dan pelaporan kasus kekerasan.