PGI: Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Prioritas Capres-Cawapres
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom berharap, tiga calon presiden dan wakil presiden bisa menjadikan beberapa isu penting yang jadi prioritas untuk diselesaikan di Indonesia.
PGI, kata dia, meminta agar isu korupsi di Indonesia jadi agenda politik yang turut dibahas dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Oleh karena itu titipan kami kepada ketiga [pasangan calon, kalau kelak terpilih agenda pemberantasan korupsi ini harus menjadi prioritas dalam arti tidak hanya untuk nampak di permukaan, indah dilihat tapi memang sungguh sungguh serius dalam pemberantasan korupsi ini,” kata dia saat ditemui di Grha Oikoumene, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
1. Masyarakat jadi permisif pada isu korupsi
Dia tak memungkiri, biaya politik yang dijalani seseorang bisa jadi awal mula datangnya korupsi. Masyarakat juga dianggap jadi permisif pada korupsi. Apalagi ada fenomena serangan fajar yang kerap terjadi jelang pemilu atau pilkada.
“Akhirnya masyarakat kita jadi permisif terhadap korupsi, karena memang semua terlibat masyarakat terlibat dalam ini, dibayar untuk memilih,” ujar Gomar.
“Korupsi yang membuat bangsa kita ini terpuruk. Apa sih kurangnya bangsa Indonesia. SDM kita bagus hasil bumi lumayan bukan lumayan luar biasa. Disegani oleh berbagai negara terutama dalam kepemimpinan Jokowi belakang ini disegani berbagai negara,” lanjut dia.
2. Perlindungan SDA bukan hanya di sisi ekonominya saja
Selanjutnya, hal yang perlu jadi pembahasan para capres dan cawapres nanti, kata Gomar, adalah soal sumber daya alam atau SDA yang ada di Indonesia.
Kebijakan pembangunan harus dilindungi dan tidak hanya memandang dari sisi ekonomi saja.
3. Perlindungan masyarakat adat dan antisipasi mafia tanah
Dia juga berharap agar calon pemimpin selanjutnya mampu berikan perhatian pada masyarakat adat yakni dengan memberi perlindungan lingkungan yang sejalan dengan hak-hak mereka.
“Jadi saat ini kan mafia tanah itu begitu mudahnya menyerobot hak-hak masyarakat adat hanya atas dasar selembar sertifikat dari negara. Sekarang mafia tanah itu luar biasa berkuasanya,” kata Gomar.
