PKB Pede Hak Angket Kecurangan Pemilu 2 Minggu Lagi Terealisasi

Luluk menyampaikan, alangkah lebih baiknya pengajuan hak angket segera dilakukan bila telah memenuhi syarat, yaitu minimal 25 anggota dan diajukan setidak-tidaknya oleh dua fraksi partai politik di parlemen. 

"Enggak, nggak ada deadline soal itu karena hak angket ini kan bisa terus dilakukan dan kita juga nggak dipatokin oleh waktu," kata dia.

Luluk juga menyadari bahwa pengajuan hak angket tidak bisa serta-merta dilakukan karena ada beberapa prosedur yang harus dilalui, meski itu merupakan hak keistimewaan yang dimiliki anggota DPR.

Dia menjelaskan, setelah hak angket resmi diajukan, maka perlu dibahas di Badan Musyawarah (Bamus). Setelah disepakati di Bamus, kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dari anggota. 

Setelah mendapatkan persetujuan di rapat paripurna, maka ditindaklanjuti dengan pembentukan tim panitia khusus (pansus) atau apapun sesuai keputusan yang ditatapkan di rapat paripurna. 

"Jadi ndak bim salabim, begitu kita submit, kemudian otomatis hak angket itu jadi, kan tidak," ujarnya. 

Luluk menambahkan, tak ada instruksi langsung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait penggunaan hak angket. Tapi yang jelas sudah ada sekitar tujuh orang anggota fraksi yang siap untuk menandatangani pengajuan hak angket mewakili fraksi PKB. 

"Jadi ada temen kita yang kebetulan beliau juga wakil pimpinan di komisi 2, ada yang pernah punya pengalaman jadi pimpinan di komisi 2, ada juga macam-macam dari berbagai unsur kita udah ada nama-namanya udah ada," kata dia.

"Sudah sekitar 7 yang sudah ada nama dan sudah siap dan beberapa, di antaranya sudah memberikan statement terkait hak angket," imbuh dia.

Luluk menuturkan, terkait pembicaraan di tingkat fraksi di DPR mengenai rencana pengajuan hak angket. PDIP, dia mengatakan, sudah bersuara untuk mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu 2024.

Dia juga mengingatkan bahwa DPR memiliki hak hak untuk angket, interpelasi, atau menyampaikan pendapat, yang intinya melakukan penyelidikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan pemilu. 

"Baik itu mulai dari pra, sampai pelaksanaan, sampai juga hasil akhirnya, dan itu tidak mesti, kemudian kita simbolkan kok jadi pemakzulan, kita juga enggak berfikir begitu," tutur dia.