PKS Ajukan Peninjauan Kembali Soal Pemecatan Fahri Hamzah

Menurut Zainudin, putusan Mahkamah Agung (MA) cukup mengherankan, sebab putusannya begitu cepat. Ia menjelaskan artinya perkara itu terlihat menjadi atensi yang lebih dari majelis hakim di MA yang tengah menangani ribuan perkara kasasi.

"Kami baru mendapat pemberitahuan dari MA tanggal 29 Juni 2018 yang menyatakan permohonan kasasi yang kami ajukan sudah diregister tanggal 28 Juni 2018. Surat terbit persis satu hari setelah perkara diregister," ujar Zainudin melalui keterangan tertulis pada Kamis (2/8).

Kecurigaan kedua dari kasus Fahri Hamzah yakni adanya dua nomor register di dua kepaniteraan yang berbeda. Sebelumnya, kata Zainudin, diregister di panitera muda perdata khusus (partai politik) yang kemudian dipindah ke perdata umum, diikuti dengan perubahan nomor register perkara.

"Berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 6 Juni 2018, panitera muda perdata khusus MA memberitahukan bahwa permohonan kasasi PKS sudah diterima tanggal 2 April 2018 dan telah didaftarkan dengan nomor register 607/K/Pdt. Sus-Parpol/2018. Tetapi, kemudian kami mendapat surat pemberitahuan tertanggal 29 Juni 2018 bahwa permohonan kasasi kami terigister pada 28 Juni 2018 dengan nomor 1876 K/Pdt./2018," tutur Zainudin.

Ia pun kembali mempertanyakan apakah kasus Fahri itu dianggap istimewa oleh Mahkamah Agung karena ia seorang Wakil Ketua DPR.

Sementara, kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief mengatakan keputusan di Mahkamah Agung sudah bersifat final dan mengikat. Walaupun nantinya PKS akan mengajukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, tapi tetap saja tidak akan berpengaruh.

"Upaya itu tidak akan menghalangi niat kami untuk melakukan eksekusi karena keputusan itu telah berkekuatan hukum tetap," ujar Mujahid yang ditemui pada Kamis siang di Jakarta.

Saat ini, kata dia, posisi pihak Fahri sedang menunggu. Kemudian, mereka akan mengajukan permohonan eksekusi sesuai dengan ditum putusan.

"Salah satunya berkaitan dengan ganti rugi Rp 30 miliar (dari yang dituntut) Rp 500 miliar," katanya.

Namun, ia juga masih ingin melihat putusan MA secara keseluruhan untuk mengetahui apa saja permintaan mereka yang dikabulkan.