Netanyahu Dituding Abaikan Peringatan UEA Soal Serangan Hamas
- Laporan buku investigasi menyebut Presiden UEA Mohamed bin Zayed memperingatkan Benjamin Netanyahu 10 hari sebelum serangan Hamas 7 Oktober 2023, namun peringatan itu diduga tidak diteruskan ke aparat keamanan Israel.
- Kantor Netanyahu membantah ia berbicara atau menerima peringatan dari pemimpin UEA, sementara Kementerian Luar Negeri UEA menolak mengomentari laporan tersebut dan menegaskan koordinasi intelijen dilakukan bila diperlukan.
- Menjelang pemilu parlemen 27 Oktober, empat pemimpin oposisi menuntut penyelidikan independen atas informasi yang diketahui Netanyahu sebelum serangan; mereka berjanji membentuk komisi jika menang.
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menuai desakan mundur dari para pemimpin oposisi setelah muncul laporan bahwa ia menerima peringatan dari Uni Emirat Arab (UEA) sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dilaporkan sempat memperingatkan Netanyahu mengenai rencana operasi berskala besar Hamas, tetapi peringatan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Melansir Haaretz pada Selasa (8/9/2026), rincian percakapan tersebut diungkap dalam buku investigasi terbaru karya dua jurnalis media Israel tersebut. Temuan ini langsung memicu perdebatan di tengah persiapan Israel menyambut pemilihan umum parlemen pada Oktober mendatang.
1. Presiden UEA disebut peringatkan Netanyahu 10 hari sebelum serangan
Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed (U.S. Secretary of Defense, Public domain, via Wikimedia Commons) Menurut buku investigasi Hostages: 843 Days of Abandonment, Mohamed bin Zayed menghubungi Netanyahu sekitar 10 hari sebelum serangan 7 Oktober. Panggilan telepon melalui sambungan aman itu berlangsung selama 45 menit dari istana kepresidenan Abu Dhabi.
Peringatan tersebut bermula saat pemimpin Hamas Yahya Sinwar memberitahu seorang mantan pejabat Palestina bahwa kelompoknya tengah menyiapkan operasi besar. Pejabat Palestina itu kemudian meneruskan kabar ke penasihat kepresidenan UEA hingga akhirnya sampai ke meja Mohamed bin Zayed.
Saat menerima telepon tersebut, Netanyahu dilaporkan merespons dengan tenang dan menegaskan bahwa Israel telah siap menghadapi berbagai skenario. Netanyahu meyakini potensi serangan bersenjata justru lebih mungkin terjadi di Tepi Barat ketimbang dari Jalur Gaza. Netanyahu dilaporkan tidak meneruskan peringatan tersebut kepada pimpinan dinas keamanan Shin Bet maupun kepala staf militer.
"Saya memiliki dokumen dan rekaman yang membuktikan bahwa Presiden UEA menelepon Netanyahu untuk memperingatkan rencana serangan tersebut," ujar Shlomi Eldar, jurnalis penulis buku investigasi tersebut, dilansir CNN.
2. Kantor Netanyahu bantah adanya peringatan dari UEA
PM Israel Benjamin Netanyahu (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons) Kantor PM Israel membantah seluruh isi laporan yang dipublikasikan oleh surat kabar Haaretz. Pemerintah Israel menyatakan bahwa Netanyahu tidak pernah berbicara dengan pemimpin UEA pada periode tersebut dan menyebut laporan itu sebagai kebohongan. Mereka juga menegaskan bahwa Netanyahu tidak pernah menerima peringatan dari pemerintah Abu Dhabi sebelum peristiwa 7 Oktober.
"Jika ada informasi yang relevan, hal tersebut diteruskan melalui saluran intelijen antara kedua negara," tutur pernyataan kantor PM Israel, dikutip dari The Guardian.
Kementerian Luar Negeri UEA menyatakan pihaknya tidak ingin mengomentari laporan media maupun spekulasi terkait percakapan antarpejabat tinggi negara. Namun, otoritas UEA menegaskan hubungan diplomatik kedua negara tetap berjalan melalui jalur komunikasi terbuka sejak penandatanganan Kesepakatan Abraham pada 2020.
Pemerintah Abu Dhabi menyatakan seluruh data intelijen penting selalu dikoordinasikan antarbadan keamanan kedua negara jika diperlukan. Menurut seorang sumber Israel, kantor PM sempat membujuk otoritas UEA untuk membantah laporan media tersebut, tetapi Abu Dhabi menolaknya.
3. Oposisi desak penyelidikan independen
mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot (Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons) Tudingan ini kian menyudutkan posisi politik Netanyahu menjelang pemilihan umum parlemen yang dijadwalkan pada 27 Oktober. Politisi lawan menuding Netanyahu berusaha melempar tanggung jawab atas kegagalan sistem keamanan demi mempertahankan kekuasaannya.
Empat pemimpin partai oposisi utama, yakni Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Golan, dan Avigdor Lieberman, merilis pernyataan bersama untuk menuntut penyelidikan. Menurut mereka, warga Israel berhak mengetahui kebenaran mengenai hal apa saja yang diketahui Netanyahu sebelum serangan Hamas terjadi.
"Netanyahu menerima puluhan peringatan menjelang 7 Oktober dan mengabaikan semuanya, dia sudah tidak layak menjabat," tulis Gadi Eisenkot, penantang terkuat Netanyahu dalam pemilu mendatang, dilansir Al Monitor.
Barisan oposisi berjanji akan membentuk komisi penyelidikan independen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung jika mereka berhasil memenangkan pemilu. Selama hampir tiga tahun sejak serangan Hamas, Netanyahu selalu menolak penyelidikan independen dan hanya membentuk tim investigasi internal pemerintah.
