PKS Kritik Respons Santai Prabowo Soal Konflik di Perairan Natuna

04 Jan 2020, 12:29 WIB

Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid mengkritik pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terlihat santai menanggapi konflik pelanggaran kedaulatan di Perairan Natuna. Padahal, dulu Prabowo terlihat sangar dalam menanggapi isu yang menyangkut kedaulatan Indonesia. Termasuk, saat debat capres di ronde kedua.

“Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap" kata Kholid di Jakarta pada Sabtu (4/1).

Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh RI dalam persepsinya?

1. PKS apresiasi respons Menlu Retno yang mengirim nota protes ke Pemerintah Tiongkok

(Menlu RI Retno P Marsudi, Pertemuan dengan Pemimpin Media Massa, 2 Januari 2020) IDN Times/Uni Lubis

Kholid justru mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia di laut Natuna.

“Jiika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok,” ujar dia.

Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke Pemerintah Tiongkok sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

2. Prabowo menanggapi santai konflik Natuna

IDN Times / Irfan Fathurohman

Sementara, dalam sudut pandang Menhan Prabowo, ia tak mau publik terlalu gaduh dan meributkan isu tersebut. Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, akan mencari solusi terbaik dengan Tiongkok. Apalagi Negeri Tirai Bambu itu adalah sahabat bagi Indonesia.

Ia pun memastikan tidak akan ada yang terganggu dengan perkara pelanggaran kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna oleh Tiongkok. Termasuk investasi Tiongkok di Indonesia.

"Kita cool saja. Kita santai kok ya," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat pada Jumat (3/1) sore kemarin.

3. Menhan Prabowo berharap konflik Natuna bisa berakhir dengan damai

(KRI Tjiptadi-381 saat sedang melakukan Operasi Siaga Tempur Natuna 2020) ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Prabowo menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa selesai dengan baik. Dengan catatan damai tentunya. Pasalnya, menurut Prabowo, Tiongkok merupakan salah satu sahabat Indonesia.

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujarnya kemarin.

4. Menlu sebut Tiongkok melanggar batas wilayah dalam ZEE

Ilustrasi (ANTARA Foto/Ari Bowo Sucipto)

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara tegas menyatakan, masuknya kapal ikan Tiongkok ke perairan Natuna telah melanggar batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Wilayah itu ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Padahal, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.