Tiga Kader Pentolan Mundur, Bagaimana Nasib PSI Jelang Pemilu 2029?
Mundurnya Giring Ganesha, Isyana Bagoes Oka, dan Raja Juli Antoni menjadi ujian bagi daya tahan institusional PSI menjelang Pemilu 2029.
PSI dinilai perlu membangun identitas politik dan basis pemilih sendiri, sekaligus menghadapi ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Pengunduran diri elite PSI dibaca dalam dinamika konsolidasi kekuasaan, tetapi belum ada bukti yang menghubungkannya dengan operasi politik tertentu.
Jakarta, IDN Times – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai mundurnya tiga tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Giring Ganesha, Isyana Bagoes Oka, dan Raja Juli Antoni, menjadi ujian bagi daya tahan institusional partai menjelang Pemilu 2029.
Menurut Arifki, mundurnya ketiga tokoh tersebut bukan sekadar kehilangan kader. Peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan PSI membangun kekuatan organisasi secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada figur tertentu maupun patron politik.
"Selama ini, PSI cukup identik dengan figur-figur tertentu dan kedekatan politik dengan Jokowi. Ketika sejumlah tokohnya mundur, muncul pertanyaan apakah PSI memiliki kekuatan organisasi yang cukup mandiri atau justru terlalu bergantung pada patron politik," kata Arifki kepada IDN Times, Selasa (10/11/2026).
1. PSI dituntut bangun identitas politik sendiri
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bersama Sekjen PSI, Raja Juli Antoni (dok. Humas PSI) Arifki mengatakan, mundurnya tiga elite tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PSI dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep itu tidak cukup hanya mencari figur pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
Menurutnya, PSI juga perlu membangun identitas politik dan basis pemilih sendiri agar memiliki kekuatan elektoral yang lebih mandiri.
Apalagi, PSI harus menghadapi tantangan untuk memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen suara sah nasional agar bisa memperoleh kursi di DPR RI.
"Menuju 2029, tantangan PSI bukan hanya mencari figur pengganti, tetapi membangun identitas politik dan basis pemilih sendiri. Apalagi, ambang batas parlemen 4 persen bukan perkara mudah," ujarnya.
Arifki menilai, popularitas tokoh, kedekatan dengan kekuasaan, dan eksposur media tidak serta-merta menjamin perolehan suara dalam pemilu. PSI harus membuktikan bahwa kekuatan politiknya benar-benar memiliki akar di masyarakat.
2. Mundurnya elite PSI dalam dinamika konsolidasi Prabowo-Jokowi
Prabowo berpidato saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Minggu (20/7). (dok. Tim Komunikasi Prabowo) Arifki juga melihat pengunduran diri tiga elite PSI tersebut menarik dibaca dalam konteks dinamika konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo.
Selama ini, PSI dikenal sebagai salah satu partai yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi. Mundurnya sejumlah elite PSI yang juga menduduki jabatan di pemerintahan memunculkan pertanyaan mengenai pergeseran loyalitas dan konfigurasi politik di sekitar kekuasaan.
Namun, Arifki mengingatkan agar pengunduran diri ketiga tokoh tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai bagian dari operasi politik untuk mengurangi pengaruh Jokowi akibat kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo.
"Namun, saya tidak akan buru-buru menyimpulkan bahwa ini merupakan operasi politik untuk membersihkan pengaruh Jokowi akibat kasus penyadapan Prabowo. Belum ada bukti yang menghubungkan keduanya secara langsung," katanya.
3. Prabowo berkepentingan mengonsolidasikan kekuasaan
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadiri Kongres PSI (YouTube.com/Partai Solidaritas Indonesia) Lebih lanjut, Arifki menilai Prabowo memiliki kepentingan politik untuk memastikan pusat gravitasi pemerintahan berada di bawah kendali kepemimpinannya sendiri.
Menurutnya, dalam setiap pemerintahan, fase konsolidasi kekuasaan biasanya diikuti dengan penataan ulang pengaruh dan loyalitas politik. Hal itu menjadi bagian dari dinamika yang dapat terjadi dalam pemerintahan.
"Tetapi, secara politik, Prabowo tentu memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pusat gravitasi pemerintahan berada di bawah kendali kepemimpinannya sendiri. Dalam setiap pemerintahan, fase konsolidasi biasanya diikuti penataan ulang pengaruh dan loyalitas politik," tutur Arifki.
Dengan demikian, mundurnya Giring, Isyana, dan Raja Juli tidak hanya menjadi persoalan internal PSI. Peristiwa ini juga menjadi bagian dari dinamika politik yang patut dicermati menjelang Pemilu 2029, terutama terkait kemampuan PSI membangun kemandirian organisasi dan mempertahankan kekuatan elektoralnya.
Raja Juli sendiri merupakan Sekretaris Jenderal PSI, sementara Isyana adalah Wakil Ketua Umum PSI dan Giring sebagai kader biasa yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSI 2019-2023.
