PKS Umbar Janji Bebaskan Pajak Penghasilan Hingga Rp8 Juta

21 Feb 2019, 16:06 WIB

IDN Times/Irfan fathurohman

Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengumbar janji kampanye politiknya untuk memenangkan Pemilu 2019. Setelah janji memperjuangkan pajak sepeda motor gratis bagi rakyat, SIM seumur hidup, dan RUU Perlindungan Ulama. Kali ini PKS berjanji akan membebaskan pajak penghasilan hingga Rp8 juta.

Juru Bicara PKS Muda Handi Risza mengungkapkan hal itu dilakukan PKS karena keprihatinan atas penurunan daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah dalam beberapa tahun terakhir.

“Pelemahan daya beli masyarakat tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan dalam empat tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan rata-rata hanya 5 persen, jauh yang dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi untuk tembus level 7 persen,” kata Handi di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).

1. Mengapa kampanye PKS fokus pada pajak?

IDN Times/Irfan fathurohman

Dari tiga isu janji PKS, semua memiliki fokus yang sama, yaitu tentang pajak. Handi menjelaskan PKS memandang pajak sebagai salah satu instrumen utama dalam pertumbuhan ekonomi.

“Karena pajak ini adalah salah satu instrumen fiskal utama, instrumen penting yang mengendalikan penerimaan keuangan negara. kalau kami lihat ini tidak hanya memiliki fungsi budgeting belaka, tapi dia juga memiliki fungsi alokasi kepada masyarakt terhadap pendapatan masyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya,” ucap Handi.

2. Program penghapusan pajak adaptasi dari PPh DPT

IDN Times/Irfan fathurohman

Lebih lanjut, Juru Bicara PKS bidang ekonomi, Muhammad Kholid menambahkan, program penghapusan pajak atas penghasilan hingga Rp8 juta sebulan ini adalah bentuk adaptasi dari kebijakan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah (PPh DTP) atas penghasilan yang selama ini diterima Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta pensiunannya.

“Berdasarkan kalkulasi PKS, kebijakan ini tidak akan membebani APBN secara signifikan karena akan berkompensasi dari sumber penerimaan lain yang terdongkrak seperti sumbangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” ujar anggota tim materi dan debat Prabowo-Sandiaga, Kholid.

3. PKS ingin pemerintah memperhatikan bonus demografi

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta (Dok. pks.id)

PKS memiliki delapan alasan pembebasan pajak penghasilan hingga Rp8 juta. Salah satunya, menurut Kholid, besarnya jumlah kaum muda berpenghasilan menengah ke bawah itu rentan jatuh kejurang kemiskinan.

“Kelompok-kelompok ini ini sangat potensial dalam menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Jika dikelola dengan baik akan menghasilkan bonus demografi bagi perekonomian Indonesia ke depan,” ujar Kholid.

4. PKS pastikan kebijakan pembebasan pajak dapat menyentuh masyarakat bawah

Ilustrasi pembangunan proyek infrastruktur. (ANTARA FOTO/Jojon)

Lewat program penghapusan pajak ini PKS berharap mampu memberikan stimulus kepada masyarakat sekaligus memberi insentif pada masyarakat khususnya pada golongan menengah ke bawah.

“Selama ini kebanyakan pemerintah hanya fokus pada kebijakan yang besar, kepada masyarakat yang punya penghasilan besar ada tax amnesty, tax holiday, itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Sementara sebagian besar masyarakat tidak tersentuh, apalagi dengan kehidupan kita yang hari ini cukup berdampak secara ekonomi,” kata Kholid.