Polda Metro Bantah Minta Bantuan GRIB saat Kerusuhan 27 Agustus

Budi mengatakan, peran dari ormas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang pada konteks kerusuhan 27 Agustus tidak boleh melebihi kewenangan dari aparat kepolisian.

Hal itu karena pemegang mandat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ada pada Polri yang telah meminta permohonan bantuan pengamanan bukan kepada ormas.

“Jadi ada ketentuan yang menjelaskan bahwa peran serta dalam upaya memelihara Kamtibmas, ada peran sertanya, tetapi tidak boleh melampaui kewenangan kepolisian,” ujar dia.

“Batasan dan larangan ormas diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, serta ada sanksi hukum administratif dan pidana. Jadi di dalam Undang-Undang 16 Tahun 2017 itu sudah diatur tentang ketentuan itu,” sambung dia.

Sebelumnya, GRIB Jaya memberikan penjelasan tentang video beredar di media sosial (medsos) merekam kehadiran Ketua Umum-nya, Rosario de Marshal alias Hercules di lokasi kerusuhan, Kamis (27/8/2026).

Divisi Hukum DPP GRIB Jaya, Wilson Colling, mengatakan, kehadiran Hercules di lokasi bukan untuk ikut campur dalam demonstrasi yang berujung kericuhan itu.

“Keberadaan Pak Hercules bersama sekelompok masyarakat di lokasi pada malam hari pascaperistiwa tersebut harus dilihat dalam konteks situasi keamanan dan kondisi lingkungan pada saat itu,” kata Wilson dalam keteranganya, Sabtu (29/8/2026).

Menurut dia, Hercules saat ini hadir sebagai upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusifitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi atau terlibat dalam benturan fisik.

“Hal yang juga perlu ditegaskan adalah bahwa secara organisatoris tidak pernah ada instruksi untuk mengikuti demonstrasi maupun melakukan kegiatan apa pun yang berkaitan dengan aksi tersebut,” kata Wilson.

“Instruksi Ketua Umum telah disampaikan secara jelas dan tegas serta telah dipublikasikan melalui media internal organisasi,” ujar dia.

Oleh karena itu, Wilson menilai keberadaan individu tertentu di suatu lokasi tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai representasi tindakan organisasi, terlebih tanpa adanya bukti mengenai perintah, koordinasi, ataupun keterlibatan dalam suatu tindak pidana.

“Kami menyayangkan munculnya sejumlah narasi di ruang digital yang menggunakan potongan video untuk membangun framing seolah-olah kehadiran seseorang di lokasi identik dengan keterlibatan dalam kerusuhan,” ujar dia.

Wilson pun menyebut informasi yang berbekal hanya dari potongan video dapat kehilangan konteks. Narasi dapat berubah, dan komentar warganet dapat berkembang menjadi kesimpulan hukum yang tidak pernah diuji dalam proses pembuktian.

“Karena itu, publik perlu berhati-hati. Jangan sampai seseorang dinyatakan “terlibat” hanya karena terlihat berada di lokasi. Jangan pula sebuah seruan untuk meninggalkan lokasi justru dipersepsikan sebagai provokasi tanpa melihat keseluruhan konteks peristiwa,” kata dia.

Atas penjelasan ini, Wilson mengajak seluruh masyarakat untuk memisahkan secara tegas tiga hal hak menyampaikan aspirasi, imbauan menjaga ketertiban, dan tindakan kriminal.

Dia mengatakan, jangan menjadikan keberadaan seseorang di suatu lokasi sebagai satu-satunya dasar untuk membangun tuduhan. Sebab, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras membangun narasi di media sosial, tetapi harus ditemukan melalui fakta, kronologi, bukti, dan proses hukum yang adil.

“Jakarta harus tetap aman. Masyarakat harus merasa nyaman. Hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat harus dihormati, sementara kekerasan dan vandalisme harus ditolak bersama,” ucap dia.