Polemik Warga Taman Kota Menanti Nasib Tempat Tinggal Pasca Kebakaran

Yono mengetahui kalau ia dan warga lainnya dilarang membangun kembali rumahnya. Bahkan ia tahu kalau lahan tempat rumahnya didirikan adalah lahan milik pemerintah.

Ia mengetahui setelah adanya sosialisasi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan (DCKTRP) DKI, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Bina Marga, Lurah Kembangan Utara, Ketua RW 05 Taman Kota pada Rabu (11/4).

“Yah intinya (sosialisasi itu) belum boleh dibangun (rumah) dulu,” kata Yono.

Meski demikian, Yono belum mengetahui kapan pemerintah akan menggunakan lahan yang akan dijadikan jalan sejajar rel kereta itu.

“Udah dikasih tahu ini lahan pemerintah. Tapi kan belum jelas (kapan dan akan dibangun apa). Ketika benar tahu mau dibangun apa saya siap pindah,” ujarnya. 

Menurut Walikota Jakarta Barat Anas Effendi, lahan warga itu akan dibangun jalan sejajar rel kereta api. Perumahan warga di RT 16 itu merupakan bangunan semipermanen dan hanya berjarak sekitar 3 meter dari rel kereta dan ada saluran air selebar 1 meter sebagai pemisahnya.

“Kalau udah dimulai (pembangunan), nanti semuanya. Karena itu kan kebakar, kalau dibangun lagi sayang, nanti dibongkar lagi, mending pindah,” kata Walikota Jakarta Barat Anas Effendi.

Menurut Kepala Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat Surahman lahan itu sebelumnya adalah milik pengembang yang sudah diberikan kepada Pemprov DKI dan sedang dalam proses balik nama.

"Karena lahan itu kewajiban pengembang yang diserahkan ke Pemda DKI. Katanya dalam proses balik nama dari pengembang ke Pemprov DKI," ungkap Surahman.

Usaha Yono dan warga RT 16 yang menjadi korban kebakaran membangun kembali rumahnya tidak mendapat persetujuan dari warga lainnya. Melalui forum RW, Rohmat mengatakan sebanyak 15 RT yang berada di bawahnya tidak setuju jika warga RT 16 membangun rumah mereka kembali.

"Intinya yang 15 RT itu keberatan dibangun kembali. RT 1 sampai 15 keberatan yang kebakar itu dibangun kembali dan lagipula itu jalur hijau," ungkap Ketua RT 05 Taman Kota Rohmat.

Namun banyak warga yang mengaku sudah nyaman tinggal di tempat mereka sekarang ini. Tuti misalnya yang mengaku sudah sekitar 30 tahun tinggal. Ia pun bertahan dengan terpal seadanya untuk tempat tinggal sementara.

“Iya cuma begini aja, pakai terpal aja sama di pos. Belum ada duit buat bangun rumah lagi,” katanya.

Rohmat menambahkan ia sudah memberitahu Lurah Kembangan Utara Eki Sukarya terkait kondisi ini. Eki pun mengimbau hal agar warga tidak membangun rumah mereka karena akan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

“Kami imbau kalau bisa jangan dibangun. Takutnya kalau gak dikasih tau 'Oh kan gak dikasih tau sama Pak Lurah'. Khawatir kalau ada keputusan nanti rugi semua. Jangan dibangun dulu, sambil menunggu informasi dan proses dari Walikota dan Kelurahan," kata Eki saat dihubungi IDN Times.

Eki pun maklum dengan keengganan warga yang belum mau direlokasi karena baru pertama kali disosialisasikan kepada warga. Meski demikian ia akan terus mengusahakan agar warga bersedia direlokasi.

"Kami masih memaklumi karena masih awal, tapi harus kita selesaikan biarpun pahit. Kami dari Kelurahan dan Kecamatan sekarang dalam proses," kata Eki.

Sosialisasi pada Rabu itu juga meminta warga untuk mau direlokasi ke rusunawa. Rusunawa yang ditargetkan menjadi tempat relokasi warga adalah Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat. Namun permasalahan Pergub yang belum disahkan menjadi alasan warga belum bisa direlokasi.

"Masalahnya itu kan Pergub untuk tarif belum selesai sampai sekarang, masih dalam proses. Intinya di (Jakarta) Barat itu hanya (tersedia) Rawa Buaya, cuma nunggu waktu untuk Pergub. Karena prosesnya lama juga, ada pembahasan dan lain-lain. Secara fisik sudah siap," jelas Surahman.

Opsi rusunawa pun diberikan Dinas Perumahan di rusunawa Jatinegara, Jakarta Timur. Rusunawa itu memiliki harga yang dinilai Surahman lebih murah dari Rawa Buaya yang dibangun seperti tower dan memiliki elevator. Selain itu, lanjut Surahman, Rusunawa Jatinegara cukup luas dan strategis.

"Saya sih menawarkan rusun yang sudah siap, ready, bangunannya juga besar 36, 2 kamar siap huni dan baru dibangun dan lokasi cukup strategis. Per bulan di Jatinegara, untuk warga relokasi lebih murah dari warga umum. Bisa separuhnya. Cuma beda-beda tiap lantai. Paling mahal Rp 300 ribuan per bulan. Yang paling atas kalau gak salah Rp 150 ribu," paparnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan akan mengembalikan fungsi lahan itu. Ia yakin warga akan mendapat hunian yang lebih layak di Rusunawa Rawa Buaya.

"Kita, Pemprov ingin mengembalikan fungsi dari lahan tersebut. Dan mereka akan mendapatkan tempat yang jauh lebih layak di rusun Rawa Buaya," kata Sandiaga, Kamis (12/4).

Meski demikian warga menolak direlokasi ke Rusunawa Jatinegara. Kepada Dinas Perumahan, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pun menyarankan agar warga tidak terlalu jauh direlokasi.

“Kalau pindah menyesuaikan diri lagi susah, kendaraan gak semua orang punya. Gak bisa menjangkau kalau buat saya,” kata Tuti.

“Saya belum begitu minat, karena ada usaha di sini. Repot, apalagi kalo di taruh lantai 3 misalnya. Kalau ada mobil mungkin bisa, karena kalau pakai motor susah,” tambah Yono.

"Memang dari Bapak Gubernur katanya warga jangan direlokasi terlalu jauh supaya mereka tetap dengan pekerjaan asal, terus anak sekolah gampang aksesnya," kata Surahman.

Sebenarnya, menurut Surahman, harga sewa untuk warga yang direlokasi bisa lebih murah. Ia bahkan mengatakan warga akan mendapatkan fasilitas cuma-cuma seperti Transjakarta. Ia memaklumi kegelisahan warga yang takut direlokasi seperti beberapa kasus relokasi warga lainnya.

“Cuma emang di awal agak susah adaptasi. Tapi kalau udah di rusun tidak masalah. Kalau kaitan dengan mobilitas warga, kalau jadi warga rusun, Transjakarta itu kemana-kemana gratis. Yang udah-udah gak masalah. di Kalijodo misalnya, ditempatkan di rusun Pulogebang, pada akhirnya sekarang mereka nyaman aja,” ungkap Surahman.