2 Tahun Jadi Presiden, Blunder Komunikasi Prabowo Makin Banyak!

Di bidang ekonomi politik, LAB 45 menilai pemusatan kewenangan terlihat dari perubahan komposisi belanja negara. Porsi Transfer ke Daerah (TKD) turun dari 24,7 persen terhadap belanja negara pada 2025 menjadi 18 persen dalam APBN 2026. Nilai TKD juga menyusut dari sekitar Rp849 triliun menjadi Rp693 triliun, atau turun 18,4 persen. Pada saat yang sama, anggaran bunga utang mencapai Rp599,4 triliun dan sebanyak 153 pemerintah daerah tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada 2026.

Jaleswari menilai persoalan tersebut bukan sekadar mengenai besarnya anggaran pemerintah, melainkan juga bagaimana anggaran dialokasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Negara tidak sedang absen. Ia hadir besar-besaran di panggung program, tetapi menipis di ruang-ruang tempat warga sebenarnya hidup: dana daerah yang dijamin rumus undang-undang, layanan bagi korban kekerasan, dan kesediaan mendengar ketika bencana datang. Persoalannya bukan niat, melainkan desain. Dalam desain yang memusat, yang paling mudah dipangkas selalu yang paling tidak terlihat," ucap dia.

Selain kebijakan fiskal, LAB 45 menyoroti perluasan peran aparat dalam program pembangunan dan pelayanan sosial. Sejak Agustus 2025, Presiden meresmikan 366 satuan baru TNI. Laporan tersebut juga mencatat realisasi belanja fungsi pertahanan pada 2025 mencapai Rp348,58 triliun, lebih dari dua kali pagu APBN. Namun, kebutuhan modernisasi pertahanan berupa pesawat peringatan dini dan pengganti 36 jet tempur F-15 disebut belum memiliki kontrak. LAB 45 mempertanyakan kesesuaian antara pembesaran organisasi dan penguatan kemampuan inti pertahanan.

Jaleswari juga mengkritik kecenderungan penyaluran kesejahteraan melalui rantai komando aparat. “Kesejahteraan makin sering diantarkan lewat rantai komando. Tentara membangun gerai koperasi, polisi mengelola dapur gizi. Di atas kertas jalur ini tampak cepat. Namun, kesejahteraan yang diantarkan lewat komando menempatkan warga sebagai penerima, bukan sebagai subjek republik. Ia juga mengikis dua hal sekaligus kemampuan inti aparat dan kapasitas lembaga sipil yang semestinya tumbuh untuk mengerjakan tugas itu,” ucap dia.

Dalam bidang perlindungan perempuan, LAB 45 mencatat, Komnas Perempuan melaporkan 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Di sisi lain, pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 2027 hanya sekitar Rp187 miliar, lebih rendah sepertiga dibandingkan realisasi anggaran 2025 sebesar Rp282 miliar. Sebagai perbandingan, anggaran Badan Gizi Nasional dalam APBN 2027 mencapai Rp240,2 triliun.

LAB 45 turut menyoroti indikator gender yang menunjukkan perbaikan. Indeks Ketimpangan Gender turun menjadi 0,402, sedangkan angka kematian ibu turun menjadi 144 per 100 ribu kelahiran hidup.

Namun, laporan tersebut menilai perbaikan itu melanjutkan tren yang sudah berlangsung sebelum 2024. Jaleswari mengingatkan, capaian indikator makro tidak cukup untuk menggambarkan kualitas perlindungan yang diterima masyarakat.

“Itu kerja nyata, dan kami mencatatnya. Namun, perbaikan indikator gender melanjutkan tren sebelum 2024, dan stabilitas makro adalah titik berangkat, bukan tujuan. Di balik angka-angka itu ada 153 daerah yang kehilangan dana pembangunan fisik, korban kekerasan yang menunggu didampingi, dan pengungsi yang menunggu negara berbicara apa adanya. Ukuran sebuah pemerintahan ada di sana," kata dia.

Catatan berikutnya berkaitan dengan anggaran komunikasi pemerintah. LAB 45 mencatat anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang disetujui DPR secara prinsip untuk 2027 mencapai Rp1,954 triliun, meningkat sekitar 77 kali lipat dibandingkan anggaran 2026 sebesar Rp25,37 miliar.

Nilai tersebut juga sekitar sepuluh kali pagu indikatif KemenPPPA pada 2027. Menurut LAB 45, peningkatan anggaran perlu disertai indikator kinerja yang terukur dan aturan yang jelas, mengenai pejabat yang berwenang menyampaikan informasi ketika terjadi krisis.

“Anggaran komunikasi bisa dinaikkan puluhan kali lipat, tetapi kepercayaan tidak bisa dibeli. Kepercayaan dirawat dari sesuatu yang lebih murah sekaligus lebih sulit: kesediaan pejabat mengakui keadaan sebelum menjelaskannya. Data kami menunjukkan risiko komunikasi kini memusat di puncak, sementara aturan yang ada belum menetapkan siapa yang berwenang meluruskan,” kata Jaleswari.

Meski menyampaikan sejumlah kritik, LAB 45 juga mencatat indikator ekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen pada triwulan II 2026, sedangkan inflasi pada September 2026 tercatat 3,28 persen. Namun, menurut lembaga tersebut, stabilitas ekonomi perlu diikuti kebijakan yang memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat, termasuk warga di daerah yang mengalami pengurangan transfer anggaran.

Untuk memperbaiki arah kebijakan pada sisa tiga tahun pemerintahan, LAB 45 mengajukan empat hal yang perlu diuji dalam 12 bulan ke depan. Pertama, memastikan rincian DAK Fisik 2027 mencantumkan alokasi setiap daerah dan Dana Bagi Hasil dihitung sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kedua, menunda pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) baru sampai kebutuhan serta biayanya diuji secara terbuka. Ketiga, mengikat tambahan anggaran Bakom dengan protokol komunikasi krisis yang menetapkan pihak yang berwenang berbicara dan tenggat penyampaian informasi. Keempat, memberikan batas bawah anggaran bagi lembaga perlindungan perempuan agar tidak mudah dipangkas atas nama efisiensi.