Menko PMK: Penanganan Karhutla Dimaksimalkan, Bantuan Asing Dikaji
Pemerintah menilai penanganan karhutla masih mampu dipenuhi secara nasional, sehingga tawaran bantuan negara tetangga akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Dana Rp1,235 triliun dialokasikan bagi wilayah terdampak untuk layanan kesehatan, perlindungan warga rentan ISPA, serta penambahan peralatan dan operasional pemadaman.
Sebanyak 71 ribu personel serta sekitar 35 helikopter dan pesawat dikerahkan; pemerintah juga mengoordinasikan BNPB, layanan kesehatan, daerah, masyarakat, dan relawan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih dapat ditangani pemerintah sehingga tawaran bantuan dari negara tetangga masih harus dipertimbangkan.
Dia mengatakan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan penanganan, dari mulai penyaluran bantuan kepada masyarakat, pemenuhan fasilitas kesehatan, alat pemadaman, hingga pengerahan puluhan ribu personel.
“Terkait dengan tawaran bantuan dari pemerintah negara-negara tetangga Saya kira juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Karena sejauh ini semuanya bisa kita penuhi,” kata Sugiono dalam konferensi pers mengenai penanganan karhutla di Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
1. Salurkan Rp1,235 triliun untuk penanganan karhutla
ilustrasi dana (IDN Times/Aditya Pratama) Sugiono mengatakan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sekitar Rp1,235 triliun untuk penanganan karhutla. Saluran dana ini diprioritaskan untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak paling buruk, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Penanganan yang dilakukan berupa pemulihan layanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan seperti masker, oksigen portable, obat-obatan, dan vitamin. Pemerintah juga menyediakan rumah oksigen untuk masyarakat yang terkena infeksi saluran pernapasan (ISPA), terutama balita.
Selain fasilitas kesehatan, dana juga dialokasikan pada penambahan alat perlengkapan pemadaman untuk memenuhi kebutuhan para personel dilapangan dan meminimalisir membesarnya kobaran api.
“Upaya-upaya mengatasi karhutla juga dengan penambahan sarana seperti alat pengkapan diri, alat perlindung diri, kemudian pompa air, tangki air, selang pemadaman, kemudian alat suntik air untuk lahan gambut, pembuatan sumur bor, juga operasional dan mobilisasi personel dalam rangka pemadaman,” kata dia.
2. Pemerintah kerahkan 71 ribu personel untuk atasi karhutla
Petugas Regu Pemadam Kebakaran (RPK) PT Wirakarya Sakti (WKS) beristirahat di tengah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Jumat (28/8/2026). (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan) Sugiono mengatakan, ada 71 ribu personel yang dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang merupakan operasi gabungan pasukan darat dan udara.
"71 ribu personel yang dikerahkan untuk bisa mengatasi situasi karhutla dengan berbagai upaya dan operasi, diantaranya operasi pemadaman lewat pasukan darat dan juga melakukan upaya yang melibatkan operasi udara," kata dia.
Sekitar 35 helikopter dan pesawat-pesawat terlibat dalam rangka melakukan operasi dari udara yang dilakukan oleh TNI. Operasi ini meliputi waterbombing, penaburan dry ice, dan penaburan NACL sebagai bagian dari proses modifikasi cuaca untuk bisa menurunkan hujan di wilayah-wilayah terdampak.
3. Koordinasi antarlembaga dalam penanganan karhutla
Menhut Raja Antoni saat meninjau penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kamis (16/10/2026). (Dok. Kemenhut) Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan bekerja sama mengaktifkan kembali posko kesehatan dan penanganan darurat bagi masyarakat.
"Kemudian juga bekerja sama dengan beberapa filantrofi untuk melakukan pembagian masker, pemberian oksigen portable, penyediaan rumah oksigen," ujar Sugiono.
Sugiono mengatakan, pemerintah selalu berkoordinasi dengan petugas layanan kesehatan setempat untuk penyaluran kebutuhan kesehatan, seperti obat-obatan dan vitamin.
"Jadi saya kira koordinasi yang dilakukan cukup baik dan kita juga akan terus memperluas layanan ini di seluruh wilayah yang terdampak. Dengan tentu saja fokus pada masyarakat rentan, ISPA," kata dia.
4. Penanganan ini bersifat nasional terlepas dari status bencananya
ilustrasi kekeringan yang memperparah karhutla (pexels.com/K) Sugiono mengatakan, upaya penanganan yang dilakukan secara masif oleh pemerintah pada kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan upaya yang bersifat nasional, terlepas dari statusnya yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Tadi juga saya sampaikan bahwa pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang terdampak Jadi terlepas dari status, saya kira upaya yang kita lakukan adalah upaya yang sifatnya nasional,” kata Sugiono.
Menurut dia, penanganan ini terlihat lamban disebabkan oleh kondisi kekeringan akibat El Nino, serta aktivitas manusia yang menjadi pemicu utama kebakaran seperti pembakaran lahan.
“Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai unsur yang ada, baik itu pemerintah dalam hal ini, BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah, kemudian masyarakat setempat dan juga relawan-relawan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mengatasi semua ini,” ucap dia.
