Polisi Harap Tak Ada Demo Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres

15 Okt 2019, 20:25 WIB

IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Jakarta, IDN Times - Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya berharap tidak ada aksi unjuk rasa (unras) jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu (20/10) mendatang.

Menurutnya, jika hal itu ada, bisa menurunkan harkat dan martabat negara Indonesia. Hal itu mengingat, pada akhir September lalu aksi unjuk rasa berakhir ricuh.

"Kita berharap tidak ada (unjuk rasa). Kita berharap harkat dan martabat Indonesia bisa kita jaga. Kita sama-sama menjaga," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

1. Polda Metro tidak akan menerbitkan surat pemberitahuan unjuk rasa

IDN Times/Axel Jo Harianja

Argo mengungkapkan, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono sudah menyampaikan diskresi kepolisian yang tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) soal adanya unjuk rasa.

"Bahwa dari PMJ (Polda Metro Jaya) tidak akan menerbitkan STTP antara tanggal 15 sampai dengan 20 (September)," ungkap Argo.

"Kita berharap tidak ada unras. Sehingga, kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan lancar. Tentunya ini semua untuk kebaikan, untuk kelancaran kegiatan (pelantikan) tersebut," sambungnya.

2. 31 ribu personel pengamanan siap kawal pelantikan presiden dan wapres

IDN Times/Margith Juita Damanik

Argo menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan personel pengamanan untuk mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu (20/10) mendatang.

"Untuk itu dari PMJ dan TNI, kita sudah menyiapkan ada sekitar 31 ribu personel gabungan," jelas Argo.

Untuk pengamanan, akan terbagi menjadi tiga ring. Ring pertama, berada di tempat pelantikan yaitu di dalam Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasukan pengamanan Presiden (Paspampres) kata Argo, yang berwenang melakukan pengamanan di sana.

"Ring dua di kawasan Gedung DPR. Di sana ada TNI dan Polri yang menjaga. Ring ketiga juga ada di sekitar kawasan Gedung DPR. Sama, TNI dan Polri yang menjaga di sana," papar Argo.

3. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional

IDN Times/Margith Juita Damanik

Kemudian untuk rekayasa lalu lintas, akan direncanakan oleh pihak Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. Rekayasa itu juga masih bersifat situasional.

"Nanti kita akan melihat situasi seperti apa," ujarnya.

Terkait pengamanan juga, pihaknya akan mengamankan para tamu dan pimpinan negara asing yang ada di Jakarta. Mereka semua akan dikawal hingga tiba di lokasi pelantikan. Argo pun berharap, pelantikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Dunia internasional bisa melihat demokrasi Indonesia yang bagus. Sehingga, dengan adanya (pelantikan) tersebut, nanti bisa banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk menanamkan modal. Itu semua untuk kemakmuran daripada masyarakat Indonesia," ungkap Argo.

4. Waktu pelantikan diundur

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) RI akhirnya menyepakati pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko "Jokowi" Widodo-Ma’ruf Amin pada Minggu 20 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, pelantikan dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 16.00 WIB pada hari yang sama.

“Karena car free day (CFD) berakhir jam 11 dan ibadah bisa selesai sekitar jam 12. Kita juga yang muslim bisa selesai zuhur, kemudian masih sempat juga asar, begitu pelantikan selesai. Jadi kami sepakat mengusulkan jam 2,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat rapat pimpinan MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10) lalu.