Polri: Pengangkatan Boy Rafli Amar Jadi Kepala BNPT Sudah Sesuai UU

04 Mei 2020, 16:33 WIB

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Argo Yuwono (Dok. Humas Polri)

Jakarta, IDN Times - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Argo Yuwono mengatakan, pengangkatan Irjen Pol. Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah sesuai Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Boy Rafli yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Wakalemdiklat) Polri, menggantikan Komjen Pol. Suhardi Alius. Suhardi kini dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri.

"Kapolri hanya mengusulkan, tapi pengangkatannya merupakan kewenangan Presiden," ujar Argo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/5).

1. Susunan jabatan di Polri ditentukan oleh Kapolri

Eks Kepala BNPT Komjen (Pol) Suhardi Alius (IDN Times/Santi Dewi)

Argo mencontohkan, dalam Pasal 25 ayat (1) UU itu disebutkan, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

"Pada ayat (2), ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri," ungkap Argo.

2. Kompolnas sebut penunjukkan Boy Rafli jadi Kepala BNPT sesuai prosedur

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti (IDN Times/ Muhamad Iqbal)

Sementara, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti menilai, penunjukan Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT tak ada yang menyalahi aturan.

"Itu kan sesuai administrasi mutasi Polri berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena baik beliau (Boy) maupun Pak Suhardi Alius, masih jadi anggota Polri," ujarnya.

Dia mencontohkan, ketika Kepala Bulog Budi Waseso masih menjadi Kepala BNN dan memasuki masa pensiun, perannya digantikan oleh Komjen Pol. Heru Winarko. Pergantian tersebut juga tetap melalui mekanisme surat telegram rahasia (STR).

“Sedangkan secara ketatanegaraan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN dengan melalui Keppres," ucap Poengky.

Lebih lanjut, Poengky menegaskan, penunjukan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT melalui STR Kapolri, sudah sesuai prosedur.

3. IPW sebut penunjukkan Boy Rafli jadi Kepala BNPT maladministrasi

(Wadah Pegawai KPK bertemu dengan Kepala BNPT) Dokumentasi Wadah Pegawai KPK

Pada Jumat (1/5) lalu, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memutasi ratusan perwira tinggi dan menengah di kepolisian melalui surat telegram Kapolri bernomor ST/1378/KEP/2020.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, penunjukkan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT adalah sebuah maladministrasi. Neta menilai, tindakan Idham melampaui wewenangnya dan mengintervensi Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

"Pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang Presiden. Bahkan, Presiden punya wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT yang menjabat sekarang," kata Neta, Minggu (3/5).

Neta mencontohkan, ketika Irjen Pol. Ansyaad Mbai menjabat sebagai Kepala BNPT periode 2011 - 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperpanjang masa jabatannya. Meski kala itu Ansyaad sudah pensiun dari Polri, dia tetap menjabat sebagai Kepala BNPT.

"Lalu kenapa Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan presiden dan terkesan terburu-buru hendak mencopot Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius. Ada apa dengan Kapolri?" ungkap Neta.

4. Desak Kapolri membatalkan pengangkatan Boy Rafli jadi Kepala BNPT

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis (Dok. Humas Polri)

Neta melanjutkan, berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT, disebutkan pengangkatan Kepala BNPT dilakukan oleh Presiden. Jabatan Kepala BNPT juga bisa diisi oleh selain aparatur kepolisian.

"Penggantian Kepala BNPT oleh Kapolri memberi kesan bahwa BNPT di bawah Polri dan menjadi anak buah langsung Kapolri. Padahal, BNPT merupakan lembaga di bawah presiden, yang bertanggungjawab kepada presiden," jelasnya.

Neta mendesak Kapolri segera membatalkan TR pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT. Neta juga berharap, Jokowi memperpanjang masa jabatan Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT.

Neta menambahkan, tidak ada alasan yang jelas mengganti Suhardi Alius. Dia, kata Neta, tidak bermasalah. Semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi.

"Bahkan, Suhardi punya prestasi yang sangat menonjol, yakni selama dia memimpin BNPT aksi terorisme di Indonesia cenderung meredup. Sehingga, Densus 88 bisa membersihkan kantong- kantong terorisme dengan landai di berbagai daerah," tutur Neta.