Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan keringanan pokok pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan untuk tontonan film nasional. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem perfilman dan mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema.
Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 531 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk Tontonan Film Nasional.
"Pemprov DKI Jakarta memutuskan memberi keringanan 50 persen, 50 persen atas barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan untuk tontonan nasional," kata Pramono di Rasuna Said, Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Pramono mengatakan, kebijakan ini diambil setelah Pemprov DKI Jakarta berdiskusi panjang dengan asosiasi produser film serta Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).
Adapun, insentif pajak tersebut, nanti diharapkan menjadi stimulus bagi rumah produksi untuk meningkatkan jumlah produksi film nasional, sekaligus mendorong lebih banyak kegiatan syuting dan pengambilan gambar dilakukan di Jakarta. Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memperkuat ekosistem perfilman, baik pembangunan infrastruktur maupun program penguatan film nasional.
"Keringanan 50 persen tersebut menjadi pajak tontonan film nasional dapat menjadi insentif bagi rumah produksi, jadi dikembalikan kepada rumah produksi untuk lebih banyak memproduksi film terlebih lagi untuk mengundang untuk syuting, mengambil gambar di Jakarta," kata politikus PDIP itu.
Pramono berharap, melalui kebijakan ini bisa mendorong pelaku industri kreatif dan perfilman untuk menghasilkan karya-karya berkualitas, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat industri film nasional.
"Kami berharap insentif ini akan membuat masyarakat di dunia perfilman terutama di Jakarta akan semakin semangat untuk menjadikan Jakarta menjadi kota sinema sekaligus pusat perfilman Republik Indonesia," tutur Pramono.