Proses Angket Bupati Gowa tentang Asusila Diadukan ke Bareskrim

Muallim menjelaskan, pihaknya sudah bertemu dan berkonsultasi dengan SPKT Bareskrim Polri, petugas Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum), dan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Setelah berkonsultasi, dia diminta membuat aduan masyarakat.

”Pertama persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa. Kedua adalah penyiaran secara langsung dugaan asusila yang diduga dilakukan oleh Bupati Gowa yang disiarkan secara langsung. Ini yang kami anggap menyalahi,” kata dia.

Pihaknya juga mempertanyakan penyiaran informasi tentang dugaan tindakan asusila tersebut. Mengingat sejauh ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Sitti sebagai bupati telah melakukan tindakan asusila, perselingkuhan, dan perzinahan.

”Ini yang saya maksud bahwa hak angket DPRD hari ini (berjalan meski) belum ada putusan pengadilan yang inkracht, belum ada laporan polisi, kemudian bupati seolah dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak terbukti,” ujar dia.

Terlebih, dalam persidangan di pengadilan umum pun perkara dugaan tindak asusila tidak pernah disiarkan secara langsung. Bahkan sidang perceraian sekali pun dilaksanakan secara tertutup.

Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan dan menyayangkan siaran langsung materi dugaan tindak asusila tersebut.

”Pengadilan umum saja itu kan tertutup secara umum kalau sidang (perkara) asusila, sidang cerai saja kan itu tertutup secara umum, ini DPRD (Gowa) menelanjangi. Ini yang kami anggap (menyalahi aturan), makanya kami laporkan institusinya,” ujar dia.

Diberitakan, Bupati Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mendapat hak angket dari DPRD tentang skandal video asusila dirinya. Skandal tersebut muncul dan menjadi perbincangan masyarakat.