PSI Dukung Mahfud Bongkar Kasus TPPU: DPR Jangan Halangi

Grace juga meminta DPR tidak menghalangi proses hukum dalam membongkar kasus TPPU di lingkungan Kemenkeu. Menurut Grace, DPR lebih baik memperbaiki citranya di masyarakat yang sedang buruk dengan mendukung Mahfud.

"DPR jangan memberi kesan menghalang-halangi proses penegakan hukum. Jangan sampai citra DPR yang belum baik malah makin terpuruk. Kami berharap, pihak DPR juga bisa mengawal kasus ini dengan baik harus bersinergi,” tuturnya. 

Sebelumnya, Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD, menghadiri undangan rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Rabu (29/3/2023).

Mahfud dicecar anggota dewan dengan berbagai pertanyaan, yang sebagian besar mempertanyakan asal sumber data tersebut dan menuding Mahfud mengada-ngada serta bermotif politis.

Pada kesempatan itu, dia memperingatkan DPR agar tak saling tuduh dengan sesama institusi, terkait dengan dugaan TPPU senilai Rp349 triliun di Kemenkeu. Mahfud menyebut posisi pemerintah sejajar dengan parlemen.

"Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama bersikap sejajar. Saling menerangkan, saling berargumen, tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet," ungkap Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, siap buka-bukaan termasuk substansi transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu ingin membagi dua pemaparannya.

Data dugaan TPPU senilai Rp349 triliun yang dilontarkan Mahfud sempat berbeda dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Mahfud mengatakan sebenarnya tak ada perbedaan data, melainkan hanya perbedaan penafsiran.

“Data ini clear dan valid. Tinggal dipertemukan saja dengan Ibu Sri Mulyani. Tidak ada data yang beda, cuma Ibu Sri Mulyani itu begini, kalau (data) PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) itu kan rombongan. Misalnya Rafael, itu kan ada rombongan (kasusnya). Ketika diperiksa oleh Ibu Sri Mulyani, hanya satu yang diambil. Sama dengan kasus ini," ungkap Mahfud.

Dia mengatakan data yang dimiliki PPATK kolektif dari periode 2009 hingga 2023. Bila hanya terdapat satu kasus, maka itu korupsi. Di balik satu transaksi itu, kata dia, ditemukan banyak dugaan transaksi pencucian uang.

Mahfud pun mendukung bila DPR hendak membentuk panitia khusus (pansus). Bahkan, di dalam laporan PPATK ada satu LHA (Laporan Hasil Analisis) dengan nilai transaksi mencapai Rp200 triliun.