Puan: Prabowo Bakal Teken Surpres MBG

Wakil Menteri Sekretaris Negara RI, Bambang Eko Hariyanto, mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan surpres tentang MBG. Surpres tersebut ditargetkan terbit 5 Oktober 2025.

Bambang mengatakan, surpres MBG sedang diajukan ke Presiden Prabowo. Dia memastikan, Prabowo menekan aturan ini sehingga menjadi payung hukum pelaksanaan MBG.

"Tergantung keputusan Pak Presiden. Mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu," kata Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Bambang mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tata kelola pelaksanaan MBG sebelum gelombang keracunan massal terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah terus berupaya membenahi tata kelola MBG.

Perpres MBG tersebut juga akan mengatur jam produksi agar tidak terulang lagi makanan MBG dimasak jam 10 malam dan baru didistribusikan keesokan harinya. Setelah adanya Perpres, tata kelola pelaksaaan MBG harus sesuai SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sebetulnya tata kelola itu sudah kita siapkan sebelum ada kejadian itu dan kita kan perlu penyempurnaan. Dari yang sebelum kejadian kan banyak evaluasi juga kan dari daerah dan sebagainya. Dari situ coba kita tampung, coba kita bikin tata kelolanya," kata Purnawirawan TNI itu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan pemerintah sedang merampungkan aturan tentang tata kelola MBG. Aturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Perpres maupun Instruksi Presiden (Inpres).

Regulasi tersebut akan mengatur pembagian tugas antara pemerintah daerah (pemda) dengan lembaga terkait, serta mekanisme koordinasinya. Kehadiran regulasi ini penting untuk memperkuat tata kelola MBG agar pelaksanaannya lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.

"Mengenai aturan tata kelola program (MBG) mudah-mudahan satu minggu ini akan tuntas dalam bentuk Perpres dan Inpres isinya seperti apa? Sabar sedikit," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Kamis (2/10/2025).

Menurut Zulhas, MBG merupakan hak dasar warga negara untuk mendapatkan asupan gizi yang layak agar dapat mencetak generasi unggul di masa depan.

"Ini program yang mendasar besar dan memberikan dampak yang luas juga tantangannya tidak ringan," ujarnya.

Zulhas mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah berkomitmen merespons cepat setiap permasalahan yang muncul.

“Instruksi Bapak Presiden tegas, 'Perbaiki sistem dan perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh!' Hari ini kami sudah menyampaikan beberapa perkembangan serta langkah perbaikan yang dilakukan,” kata Ketua Umum PAN itu.