Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Meski demikian, Djarot menyarankan untuk mengevaluasi kinerja para menterinya.
"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan Presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot kepada wartawan dalam rekaman suara yang diterima IDN Times, Senin (26/12/2022).
Djarot kemudian menyoroti kinerja Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, pada periode pertama, Jokowi sudah bisa melakukan swasembada beras. Namun pada akhir 2022, pemerintah malah mencanangkan impor.
"Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani," ucap dia.
Oleh karena itu, Djarot yang juga anggota Komisi IV DPR RI meminta kepada Bulog dan Kementerian Pertanian membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.