Panas Dingin PDIP-NasDem Usai Jokowi Beri Kode Sinyal Reshuffle

Sinyal tersebut langsung disambut oleh PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Meski demikian, Djarot menyarankan untuk mengevaluasi kinerja para menterinya.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga, program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot kepada wartawan dalam rekaman suara yang diterima IDN Times, Senin (26/12/2022).

Djarot kemudian menyoroti kinerja Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, di periode pertama, Jokowi sudah bisa melakukan swasembada beras, namun pada akhir 2022 pemerintah mencanangkan impor.

"Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani," ucap dia.

Oleh karena itu, Djarot yang juga anggota Komisi IV DPR RI meminta kepada Bulog dan Kementerian Pertanian membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.

Dalam kesempatan itu, Djarot juga menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Djarot menerangkan, tujuan evaluasi itu agar semua program kerja Jokowi di akhir masa jabatannya tercapai seluruhnya.

"Mentan di evaluasi, Menhun (Menteri LHK) dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata dia.

Menteri Pertanian dan Menteri LHK di Kabinet Indonesia Maju diketahui berasal dari Partai NasDem.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago merespons pernyataan Djarot tersebut. Menurut Irma, dua menteri NasDem yang disebut perlu dievaluasi adalah menteri-menteri berprestasi.

Djarot juga diminta tak asal bicara soal reshuffle kabinet karena merupakan hak prerogatif presiden.

“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, sebaiknya Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irma beberapa waktu lalu.

Menurut Irma, Siti Nurbaya Bakar adalah menteri dengan segudang prestasi. Dia menyebut di bawah kepemimpinan Siti Nurbaya, peristiwa Karhutla bisa ditekan. Penanaman mangrove juga digiatkan untuk mencegah abrasi.

“Coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, mana hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas,” kata Irma.

Selain itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo juga dinilai bekerja sangat baik karena menumbuhkan perekonomian.

“Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian,” tuturnya.

Selang beberapa hari, Presiden Jokowi kemudian memberikan clue. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanyai awak media di Stasiun Manggarai, Jakarta.

“Ya, saya dengar (reshuffle kabinet). Clue-nya (tangan bikin huruf O). Ya sudah,” kata Jokowi, Selasa (27/12/2022).

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menganggap wajar hal tersebut. Dia menilai, PDI Perjuangan kerap berbeda pandangan dengan NasDem sejak periode pertama Presiden Jokowi.

"Ya saya melihatnya, PDIP menunjukkan sikap yang berhadap-hadapan dengan NasDem. Kita tahu sebenarnya dari dulu sudah sejak lama pada periode pertama pemerintahan Jokowi, antara PDIP dan NasDem walaupun satu koalisi di pemerintahan, itu mereka sering berbeda pandangan, berbeda pendapat dan sering berbeda kepentingan," ujar Ujang kepada IDN Times, Kamis (29/12/2022).

Ujang pun mengaku tak heran bila akhirnya PDIP mengusulkan kepada Jokowi agar menteri dari NasDem dievaluasi. Menurutnya, di internal partai koalisi pemerintahan pun saling bersaing agar kepentingan masing-masing bisa terwujud.

"Semestinya itu tidak dilakukan oleh PDIP, karena walau bagaimanapun reshuffle hak prerogratif Jokowi, jadi kalau NasDem direshuffle atau tidak, ya tergantung Jokowi," kata dia.

Meski demikian, Ujang berpandangan NasDem bisa saja terkena reshuffle. Sebab, hubungan Jokowi dengan NasDem dinilai sedang tidak baik-baik saja.

"Bisa saja dari tiga menteri NasDem hilang dua, atau bisa di-reshuffle semua, atau bisa satu, sekarang kan PDIP minta dua menteri NasDem di-reshuffle, bisa saja itu terjadi reshuffle itu berdasarkan basis atau nilai politis yaitu menggeser NasDem, karena NasDem sudah berbeda pandangan dengan Jokowi, mencapreskan atau mendeklarasikan Anies Baswedan," ucap dia.