Respons Kejagung soal Sprindik Baru dan Panggilan Terhadap Airlangga
- Kejagung tidak memiliki informasi terkait surat perintah penyidikan baru terhadap Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan korupsi CPO.
- Pemanggilan Airlangga pun belum bisa dikonfirmasi, dan Kejagung menegaskan penanganan perkara CPO tidak didasarkan pada politisasi hukum.
- Penyidikan kasus korupsi ekspor CPO juga dijamin tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, melainkan murni sebagai penegakan hukum.
Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons kabar terbitnya surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terhadap Airlangga Hartarto, terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya periode 2021-2022 di Kementerian Perdagangan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut.
“Itu juga baru kami dengar dari media, kami belum mendapatkan informasi itu,” kata Harli di Kejagung, Senin (12/8/2024).
1. Kejagung belum bisa mengonfirmasi pemanggilan Airlangga
Harli juga mengaku belum bisa mengonfirmasi terkait isu pemanggilan Airlangga pada Selasa (13/8/2024). Pemanggilan itu pun dikabarkan diundur menjadi Kamis (15/8/2024) karena Airlangga masih di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Nah, itu saya juga baru dengar hari ini dari teman-teman media. Makanya saya sampaikan tadi, belum mendapatkan informasi. Kalau misalnya seperti yang teman-teman media sinyalir, ada informasi perkembangannya akan kami update,” ujar dia.
2. Kejagung pastikan penanganan kasus Airlangga bukan politisasi hukum
Namun demikian, Kejagung menegaskan bahwa penanganan perkara CPO yang menyeret nama Airlangga tidak didasarkan pada politisasi hukum. Tetapi didasarkan pada bukti dan fakta hukum.
“Jadi didasarkan pada pembuktian, bukan pada politisasi hukum,” ujar dia.
3. Penyidikan kasus ekspor CPO tidak didasarkan tekanan politik
Selain itu, Kejagung juga menegaskan bahwa penyidikan kasus korupsi ekspor CPO ini tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik.
“Tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum. Jadi supaya tidak ada lagi penafsiran harusnya di teman-teman media, jadi dua hal penegasan itu dulu,” imbuhnya.
