Risma Siap Jadi Saksi Sidang PHPU 2024 di MK jika Ada Undangannya
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mengaku siap menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi, jika dirinya menerima undangan panggilan dan dibutuhkan untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Risma mengatakan meski telah beredar informasi terkait panggilan MK terhadap dirinya dan tiga menteri lainnya di kabinet Joko "Jokowi" Widodo, ia sama sekali belum menerima surat panggilan resmi dari MK.
Meski begitu, Risma memastikan, apabila menerima undangan panggilan dari MK untuk memberikan keterangan, ia siap dan memastikan akan menghadiri panggilan tersebut.
"Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, ya saya datanglah," kata Risma di Kendari, dikutip ANTARA, Selasa (2/4/2024).
1. Penyaluran bansos melalui transfer
Risma menjelaskan terkait dengan penyaluran bansos, Kementerian Sosial (Kemensos) langsung mengirimkan anggaran tersebut ke masing-masing daerah melalui bank.
"Langsung transfer ke bank," ujarnya.
2. Perubahan data diusulkan dari daerah
Risma juga membeberkan terkait dengan perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah, secara keseluruhan telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.
"Nanti diusulkan ke kami, dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," jelasnya.
3. Empat menteri akan dihadirkan di MK
Sebelumnya, Majelis Hakim Mahakamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendengarkan keterangan empat menteri Presiden Joko "Jokowi" Widodo, dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Keterangan mereka akan didengarkan pada Jumat, 5 April 2024.
Lima menteri yang dimaksud antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain itu, Hakim MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penelenggara Pemilu (DKPP).
Hadirnya Mensos Risma dalam sidang atas permintaan dari kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Melalui pengacara Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, mereka meminta empat menteri dihadirkan sebagai saksi sidang PHPU.
Keempat menteri itu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia serta Menko Perekonomian Republik Indonesia guna didengar keterangannya dalam persidangan ini," ucapnya dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK, Kamis, 28 Maret 2024.
