“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00,” demikian isi Pasal 515 UU Pemilu.
Mahfud Imbau Masyarakat Jangan Gunakan Hak Pilih karena Diberi Uang

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengimbau masyarakat tak menggunakan hak pilih karena diiming-imingi sejumlah uang. Praktik politik uang yang kerap terjadi saat pencoblosan itu dapat diancam pidana.
Hal ini membuat Mahfud meminta Koordinasi Sentre Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) agar segera melakukan mitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di daerah rawan.
"Salah satunya dengan mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan hak pilih karena termasuk politik uang yang diancam dengan pidana. Mencegah tentunya lebih baik daripada harus menunggu tindak pemilu terjadi," ungkap Mahfud saat berkunjung ke Kalimantan Timur dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (21/6/2023).
Ia pun menyadari penegakan hukum jelang pemilu 2024 tidak akan lepas dari tarikan politik. Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya memasuki musim pemilu, kata Mahfud, harus dijadikan alarm untuk terus bekerja secara profesional.
"Para aparat penegak hukum harus terus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Ia pun mendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi dugaan pelanggaran selama pemilu berlangsung.
"Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dan APH karena merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi praktik politik uang," tutur dia.
1. Bawaslu membentuk desa anti politik uang untuk edukasi warga

Ilustrasi politik uang (IDN Times/Helmi Shemi) Salah satu program edukasi bagi warga sekitar yakni mengembangkan Desa Anti Politik Uang (APU). Anggota Badan Pengawas Pemilu, Lolly Suhenty, mengatakan program desa APU itu telah diterapkan di 958 desa atau kelurahan yang tersebar di 32 provinsi.
"Desa itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia sejak 2018-2021," ungkap Lolly.
Bawaslu, kata Lolly, turut menyusun Indeks Kerawanan Pemilu yang di antaranya memotret sub dimensi politik uang. Bawaslu juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan simpul masyarakat di 34 provinsi. Salah satunya bertujuan mendorong gerakan menolak politik uang.
"Kami juga berkonsolidasi dengan Pemantau Pemilu (saat ini terdapat 23 lembaga yang terakreditasi sebagai pemantau di level nasional)," ujarnya.
2. Jokowi minta Bawaslu aktif memberantas politik uang

Presiden Jokowi kunjungi IKN pakai jalur laut dari Balikpapan (dok.Sekretariat Presiden) Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun mengakui praktik politik uang berisiko terjadi di tiap pemilu.
"Saya pernah pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali, karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada bilang gak ada (politik uang), saya bilang apa adanya saja," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi meminta Bawaslu aktif memberantas politik uang. Menurutnya, politik uang jika diabaikan bisa merusak demokrasi.
"Harus tegas, tidak boleh ragu. Tapi jangan sampai Bawaslu malah jadi Badan Pembuat Was-was Pemilu," katanya.
3. Warga yang melakukan praktik politik uang bisa dibui maksimal 3 tahun

Ilustrasi narapidana (IDN Times/Arief Rahmat) Sementara itu, warga yang terbukti melakukan politik uang saat pemungutan suara bisa dijerat tindak pidana dalam pemilihan umum. Mereka terancam disangka Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman tiga tahun penjara.
Sedangkan ancaman pidana bagi perorangan atau individu yang melakukan politik uang pada hari pemungutan suara tercantum dalam Pasal 523 Ayat (3) UU Pemilu.
"Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta," demikian isi Pasal 523 Ayat (3) UMaU Pemilu.
Politik uang belum memiliki definisi baku. Istilah yang selama ini dikenal politik uang digunakan untuk menyatakan korupsi politik hingga pembelian suara.




























