Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Mahfud Temui Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bahas Pemilu 2024 dan Korupsi

Mahfud Temui Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bahas Pemilu 2024 dan Korupsi
Menko Polhukam, Mahfud MD ketika berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta pada Senin, (3/4/2023). (www.instagram.com/@ (www.instagram.com/@haedarnashirofficial)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyambangi kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Senin (3/4/2023).

Salah satu topik yang dibahas yakni menyinggung agar Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Itu menjadi salah satu masukan yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. 

"Kami memberikan masukan agar pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seluruh komponen yang bertugas di dalam pesta demokrasi ini mempersiapkan segalanya," ungkap Haedar seperti dikutip dari media sosialnya hari ini. 

Ia berharap pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 adalah pesta demokrasi yang berkualitas, dan bukan sekadar pemilu prosedural. Tetapi, juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang substantif.

"Semoga pemilu kali ini bisa menghasilkan pemimpin negeri, baik presiden, wakil presiden hingga anggota legislatif dan berdiri di atas semua golongan," kata Haedar. 

Sikap jelas PP Muhammadiyah terkait jadwal pemilu sudah mereka suarakan ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima).

Gara-gara putusan hakim PN Jakpus itu berdampak pada Pemilu 2024 ditunda. Melalui Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP), PP Muhammadiyah menolak dengan tegas vonis dari PN Jakpus tersebut.

"Segala upaya untuk menunda Pemilu Serentak 2024 adalah bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945). Karena itu, putusan PN Jakpus cacat hukum," ungkap Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, di Yogyakarta pada 7 Maret 2023.

Poin lain yang dibahas Mahfud dan Haedar yakni soal isu pemberantasan korupsi. Lalu, apa usulan dari PP Muhammadiyah terkait upaya pemberantasan rasuah?

  1. 1. PP Muhammadiyah ingatkan agar semangat pemberantasan antikorupsi jadi komitmen semua pihak

    Menko Polhukam, Mahfud MD ketika berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta pada Senin, (3/4/2023). (www.instagram.com/@ (www.instagram.com/@haedarnashirofficial)
    Menko Polhukam, Mahfud MD ketika berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta pada Senin, (3/4/2023). (www.instagram.com/@ (www.instagram.com/@haedarnashirofficial)

    Lebih lanjut, Haedar mengatakan, isu pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama semua pihak. Baik itu lembaga di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

    "Semuanya harus memiliki komitmen yang tinggi untuk taat pada konstitusi dan menjauhi segala praktik korupsi. Hal tersebut penting agar misi menyejahterakan negeri berjalan tanpa hambatan," kata dia. 

    Haedar juga mengingatkan mendekati musim pemilu, seluruh komponen dan aktor politik harus menanamkan nilai-nilai luhur seperti ahlak mulia, keadaban, dan tasamuh. Ahlak itu dipraktikan baik dalam perkataan, pemikiran maupun perbuatan.

  2. 2. Mahfud jelaskan penyebab indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika berceramah di Masjid UGM (www.instagram.com/@mohmahfudmd)
    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika berceramah di Masjid UGM (www.instagram.com/@mohmahfudmd)

    Sementara, saat menyampaikan ceramah di Masjid UGM, Mahfud kembali menyinggung isu makin merajalelanya korupsi di Tanah Air. Hal itu ditandai dengan anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022. Bila sebelumnya Indonesia pernah mencapai angka 38, kini melorot ke skor 34. Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun gusar dan terkejut mengetahui hal itu. 

    Mahfud mengaku sempat diajak Jokowi berdiskusi di pesawat usai kembali dari peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU). Ia pun menceritakan data yang diperoleh dari Transparency International Indonesia (TII), Litbang Harian Kompas, dan pemangku kepentingan lain. 

    Berdasarkan temuannya, IPK Indonesia anjlok lantaran pertama, korupsi ditemukan di sektor birokrasi, terutama di perpajakan dan bea cukai. "Itu clear! Itu kesimpulan TII. Di situ, Presiden agak takjub. Kok (korupsi) ndak sembuh-sembuh," ujarnya.

    Penyebab kedua, tingkat korupsi di parlemen yang cukup tinggi. "Apa bentuk korupsi di DPR? Ya, konflik kepentingan itu. Anggota DPR ada yang merangkap pemilik perusahaan ini dan itu," kata dia.

    Alhasil, ketika anggota DPR itu menyusun anggaran, ia menitipkan agar perusahaan miliknya ikut mendapat jatah. "Jadi, dia berfungsi ganda," kata Mahfud.

    Penyebab ketiga, anggota DPR yang berprofesi sebagai pengacara. Mereka ikut mengurusi perkara orang. 

    Penyebab keempat, kasus-kasus di pengadilan masih bisa diatur dan dibayar. Namun, menurutnya hal tersebut sudah diatasi dengan menangkap sejumlah hakim. 

    "Ini yang memberi tahu adalah investor-investor asing. Mereka cerita 'Pak, kalau kami ke DPR, harus bayar sekian, pajaknya (bayar) sekian. Dinego setelah ditawar begini, sudah kami mau bayar penuh, diminta turun. Udah sisanya dibagi," tutur Mahfud menirukan pernyataan para investor asing itu. 

  3. 3. Pemerintah sulit meloloskan RUU Perampasan Aset agar koruptor jera

    Ilustrasi Kerja Sama Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)
    Ilustrasi Kerja Sama Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

    Salah satu upaya pemerintah untuk membuat koruptor jera yakni dengan meloloskan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, sayangnya meski sudah diupayakan agar dibahas di parlemen sejak 2020, langkah itu selalu menemui jalan buntu. 

    "Saya kemarin bicara kok sekarang susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, selalu gagal di DPR?" tanya Mahfud. 

    "Ada beberapa undang-undang penting, tapi gak bisa lahir. Parpolnya menolak, begitu juga DPR-nya. Ketika ditanya kok DPR ikut menolak? (Ada) bos!" tutur dia, disambut tawa jemaah di Masjid UGM. 

    Kalimat Mahfud itu mengutip pernyataan yang disampaikan Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto. Dalam rapat pada 29 Maret 2023, Bambang menyebut bila pemerintah ingin RUU Perampasan Aset disahkan, maka harus lobi sembilan ketum parpol yang punya perwakilan di DPR. Para anggota Komisi III DPR baru dapat bergerak bila diperintah oleh ketum parpol masing-masing.

Related Articles

See More