Wacana Reshuffle Kembali Muncul, PPP Ngarep Isi Kursi Wakil Menteri?
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi atau Awiek ketika ditemui IDN Times di daerah Cikini, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi menduga Presiden Joko "Jokowi" Widodo bakal melakukan reshuffle terbatas. Artinya, Jokowi diprediksi tidak sekedar mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang bakal ditinggalkan oleh Zaenuddin Amali.
"Setidaknya sinyal-sinyal itu sudah mulai terang kalau bakal ada pergantian. Salah satunya ya (pengunduran diri) Menpora itu. Orang dia sudah mundur. Di politik, orang yang sudah mundur tidak mungkin ditahan-tahan juga," ungkap Baidowi saat menjawab pertanyaan IDN Times di daerah Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu, (1/3/2023).
Namun, pria yang akrab disapa Awiek itu menyebut rotasi kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan dan hak prerogatif dari presiden. Menurutnya, seandainya ada menteri-menteri yang performanya dinilai kurang baik, maka tak ada salahnya juga presiden melakukan reshuffle. Di sisi lain, Awiek mengingatkan bahwa beberapa pos wakil menteri masih kosong.
"Bisa jadi kalau ada reshuffle, kursi itu bisa diisi. Kalau PPP siap saja mengisi posisi di mana pun," tutur dia.
Awiek pun menyadari PPP juga harus tahu diri. Mereka tak bisa memaksa presiden agar memberikan kursi wakil menteri kepada partai dengan lambang ka'bah hitam itu.
"Tapi, sekali lagi kalau seandainya ada reshuffle kok tidak hanya di satu tempat. Karena posisi wakil menteri banyak yang kosong. Kalau akhirnya diisi ya kemungkinan Presiden Jokowi turut menggunakan momentum ini," katanya lagi.
Apakah menurut PPP, Erick Thohir juga sebaiknya mundur dari kursi Menteri BUMN lantaran merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)?
Baca Juga: Jokowi soal Reshuffle: Pasti Ada yang Kinerjanya Perlu Dievaluasi
1. Zaenuddin Amali akan menghadapi konflik kepentingan bila tak mundur dari kursi Menpora
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/6/2021). (Dok. Kemenpora)Lebih lanjut, menurut Awiek, sudah sepatutnya Zaenuddin Amali memilih mundur. Sebab, PSSI, di mana Zaenuddin ikut pimpin, berada di bawah Kemenpora.
"Maka, posisi Ketum PSSI berada di bawah Kemenpora. Kemudian, Menpora menjadi Waketum PSSI. Ternyata Menporanya menjadi bawahan dari Ketum PSSI. Kecuali Beliau menjabat di kementerian lain," ungkap Awiek yang menjelaskan hal tersebut janggal.
Meski begitu, PPP, kata Awiek menyerahkan sepenuhnya soal rotasi menteri kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan pernah menyampaikan aspirasi soal penambahan kursi di kabinet lewat Erick Thohir. Arsul menyebut ia sudah meminta kepada Erick untuk diteruskan kepada Jokowi supaya kursi bagi PPP di kabinet ditambah.
"Ke depan, Pak Erick nanti tolong bisikin Pak Jokowi, kalau ada reshuffle, (kursi) PPP ditambah paling enggak Wakil Menteri kalau enggak ya kursi Menteri," ujar Arsul pada Oktober 2022 lalu.
Isu rotasi kabinet di akhir kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah lama mencuat. Namun, saat reshuffle diprediksi terjadi pada Rabu Pon 1 Februari 2023 lalu, justru kejutan yang muncul malah Ketum NasDem, Surya Paloh yang berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar.
Baca Juga: Golkar Ajukan 3 Nama Gantikan Zainudin Amali, Siapa Saja?
2. PPP nilai Erick Thohir tak alami konflik kepentingan dengan jabat Menteri BUMN dan Ketum PSSI
Menteri BUMN Erick Thohir resmi menyandang marga Sidabutar dan juga resmi menjadi bagian dari suku Batak, Sumatera Utara. (Dok Instagram Erick Thohir)Lebih lanjut, menurut Awiek rangkap jabatan yang dilakukan oleh Erick Thohir tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Sebab, menteri lain juga ikut menjadi pemimpin cabang olahraga.
"Seperti Pak Airlangga Hartarto juga menjabat sebagai ketua olahraga wushu, Pak Prabowo juga menjabat sebagai ketua pencak silat, Pak Basuki ikut menjabat sebagai ketua olahraga dayung. Cuma, masalahnya Pak Amali ini menjabat Menpora," tutur dia.
Menpora sesuai ketentuan bertugas membina semua cabang olahraga. Seandainya, yang menjabat Waketum PSSI bukan Menpora maka konflik kepentingan tidak terjadi. Meski di aturan statuta FIFA, pemimpin PSSI sebaiknya tidak rangkap jabatan, namun kata Awiek tak harus Erick memilih satu posisi saja.
"Yang dinamakan fokus itu dia punya waktu yang khusus untuk mengurus PSSI. Di PSSI sendiri kan ada dua wakil. Begitu juga di BUMN, Pak Erick mempunya dua wakil," katanya.
Maka, kata Awiek, yang perlu dilakukan oleh Erick tinggal mendelegasikan pekerjaan kepada wakil di Kementerian BUMN dan PSSI sesuai dengan tupoksinya.
3. Posisi Erick sebagai pejabat publik dan Ketum PSSI berpotensi melahirkan kebijakan yang menguntungkan pribadi
Menteri BUMN, Erick Thohir (dok. Tim Publikasi Erick Thohir)Sementara, menurut project officer Kemitraan, Refki Saputra, keberadaan Erick yang rangkap dua jabatan tetap berpeluang melahirkan kebijakan yang akan menguntungkan pribadinya dari salah satu jabatan tersebut.
"Misalnya terkait bantuan keuangan berupa hibah yang bisa diberikan negara melalui lembaga negara kepada PSSI. Baik DPD maupun kementerian BUMN berpotensi memberikan bantuan hibah kepada PSSI dengan berbagai alasan. Apalagi antara lembaga pemberi dana dan penerima dipimpin oleh orang yang sama," ungkap Refki seperti dikutip dari situs resmi organisasi Kemitraan.
Khusus untuk jabatan menteri, sudah diatur di dalam UU nomor 39 tahun 2008 pasal 23 tentang kementerian negara, bahwa rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD, tak dibolehkan terjadi.
Refki juga menambahkan keberadaan ketua umum yang juga sebagai pimpinan lembaga negara akan berpotensi mengurangi akuntabilitas penilaian bantuan keuangan dari lembaga negara yang dipimpin oleh Erick. Kementerian BUMN yang membawahi urusan-urusan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan pencetak laba bagi negara.
Sejumlah perusahaan berpotensi, bahkan sudah ada yang bermitra dengan PSSI, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank pelat merah itu diketahui menjadi sponsor utama penyelenggaraan Liga 1.
"Boleh jadi ke depan sejumlah BUMN akan potensial dimobilisasi untuk mendukung PSSI entah dalam bentuk sponsorship atau model kemitraan yang lain dalam bingkai konflik kepentingan tersebut," kata Refki.
Baca Juga: Pesan Arsul ke Erick Thohir: Bila Ada Reshuffle, PPP Dapat Kursi Wamen
Berita Terkini Lainnya
