Sarifuddin: Ada yang Sering Terlibat Karhutla tapi Dapat Konsesi, Berarti Ada Main

Politikus PAN itu juga mendorong pihak penegak hukum beserta instansi terkait bertindak tegas mengenai hal ini. Ia pun meminta pemerintah turut meningkatkan pengawasan izin konsesi lahan.

“Bagaimana bisa sudah berkali-kali melakukan pelanggaran tapi masih juga mendapat izin konsesi. Berarti kan ada yang bermain di balik proses pemberian izin itu. Ini harus diusut siapa-siapa saja pihak yang bertanggung jawab,” kata dia.

Menurut Sudding, pengawasan izin konsesi lahan ini jangan hanya difokuskan pada saat peristiwa berlangsung. Pengawasan harus terus dilakukan.

“Jangan sampai fokus hanya dilakukan saat ramai persoalan karhutla. Ini harus dikawal terus sepanjang waktu, agar tidak ada celah bagi pihak yang ingin memanfaatkan momen saat perhatian tidak lagi tertuju pada persoalan karhutla,” kata dia.

Sudding mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar dugaan keterlibatan korporasi dalam peristiwa karhutla diusut tuntas. Hasil pengawasan administratif dapat menjadi bahan penting bagi penyelidikan, sebab penetapan pertanggungjawaban pidana tetap memerlukan pembuktian unsur perbuatan dan peran masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum.

“Pastikan juga penanganan kasus dapat mengungkap penyebab kejadian, pelaksanaan kewajiban perusahaan, serta keputusan atau kelalaian yang relevan dengan terjadinya kebakaran,” sebutnya.

Sementara, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Setio mengungkapkan, terdapat 11 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla. Tiga di antaranya perusahaan asing atau Penanaman Modal Asing (PMA). Kendati, Kapolri belum mau menjabarkan identitas para tersangka dalam kasus ini.

"Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi, tiga di antaranya adalah PMA," ujar Suyudi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Suyudi juga menegaskan, Presiden Prabowo meminta korporasi terlibat dalam karhutla agar diproses hukum.