Satgas COVID-19: Ada 2.242 Kasus Varian Delta Tersebar di Indonesia

02 Sep 2021, 19:27 WIB

Sejumlah tenaga kesehatan merawat pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC), Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut sudah ada 2.000 lebih kasus mutasi COVID-19 varian Delta di Indonesia. Sementara untuk varian Alfa dan Beta masing-masing jumlahnya di bawah angka 100 kasus.

"Sejak tahun 2020 hingga 1 September 2021, sudah dilakukan sekuens pada 5.790 sampel, di mana ditemukan 2.323 diantaranya merupakan variant of concern. Dari jumlah tersebut terdiri dari varian Alfa yaitu 64 kasus, Beta 17 kasus, dan Delta 2.242 kasus," kata Wiku saat konferensi pers virtual, Kamis (2/9/2021).

1. Wiku sebut angka kematian COVID-19 pada Agustus masih lebih tinggi ketimbang Januari 2021

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan situasi penularan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta perlu mendapatkan perhatian masyarakat secara luas dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta. Dok. ANTARA News/BNPB

Karena kasus varian Delta masih tinggi, Wiku meminta masyarakat tetap waspada dan menjaga diri. Terlebih, ketika sudah dilakukan pelonggaran-pelonggaran dari pemberlakuan PPKM berlevel.

Sebab, kata dia, kasus kematian COVID-19 di Agustus 2021 masih lebih tinggi ketimbang Januari 2021.

"Kemudian, mengingat bahwa kasus pada bulan Agustus masih lebih tinggi dibandingkan dengan kasus pada gelombang pertama di bulan Januari, maka tugas kita dalam menurunkan kasus masih belum selesai," katanya.

2. Satgas beberkan cara agar pemda bisa menekan angka kematian akibat COVID-19

Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 memakamkan jenazah pasien positif COVID-19 (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Wiku mengatakan pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya wajib untuk memahami data di daerahnya saja. Pemda, kata dia, wajib mengaitkan satu data dengan yang lainnya agar masalah yang ada bisa teridentifikasi.

"Hubungkan data kematian dengan hal-hal yang berpotensi menjadi penyebab angka kematian yang masih tinggi, seperti data BOR dan ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hubungkan data kematian dengan ketersediaan dan pemanfaatan tempat isolasi terpusat, bahkan hingga jumlah satgas posko dan pelaksanaan fungsi posko hingga tingkat RT/RW," ucapnya.

Wiku menambahkan Pemda harus mulai meninjau karakteristik kematian akibat COVID-19 di daerahnya masing-masing. Karakteristik ini ditinjau berdasarkan usia maupun berdasarkan tingkat gejalanya.

"Pada prinsipnya seluruh kepala daerah wajib mencari tahu penyebab kematian utama di daerahnya dan menghubungkan dengan keadaan dan kapasitas daerahnya masing-masing agar dapat segera menemukan akar permasalahan di daerahnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan," jelas Wiku.

3. Wiku tegur 5 provinsi yang memiliki angka kematian COVID-19 terbesar pada Agustus lalu

Pemkot Tangerang Selatan membuka lahan baru TPU khusus COVID-19 yang dapat menampung 800 makam dikarenakan tingginya angka kematian COVID-19 di wilayah tersebut (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Wiku juga menyebut hanya ada 8 provinsi yang menunjukkan penurunan kematian COVID-19 di Agustus kemarin. Wiku lalu membeberkan 5 provinsi di Indonesia yang memiliki angka kematian kasus COVID-19 terbesar. Kelima provinsi itu adalah Bali, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

"Artinya masih ada 16 provinsi yang mengalami kenaikan kematian, di mana 5 provinsi yang mengalami kenaikan tertinggi di duduki oleh Bali yaitu naik 752, Sumatera Utara naik 610, Lampung naik 585, Kalimantan Selatan naik 501, dan Sulawesi tengah naik 470," katanya.

Dia menambahkan total kematian akibat COVID-19 di Juli sebesar 34.394 kasus, sedangkan di bulan Agustus meningkat menjadi 37.330 kasus.