SBY Pimpin Rapat Majelis Tinggi Sore Ini, Tentukan Arah Demokrat
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menggelar rapat pada Jumat sore (1/9/2023). Rapat rencananya kan digelar di Cikeas pukul 16:00 WIB.
"Iya ada (rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat). Jam 16.00 nanti," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, kepada IDN Times melalui pesan pendek pada pagi ini.
Ini merupakan kelanjutan rapat yang digelar sejak Kamis siang kemarin. Demokrat sangat geram ketika mengetahui Partai Nasional Demokrat dan Anies Baswedan justru memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres di pemilu 2024. Mereka merasa dikhianati.
Partai dengan lambang bintang mercy itu mengaku tak pernah diajak bicara sebelumnya oleh Anies maupun NasDem. Menurut Demokrat, NasDem tiba-tiba secara sepihak menanyakan apakah setuju dengan pilihan Muhaimin sebagai pendamping Anies. Itu sebabnya Demokrat menuding NasDem dan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai pengkhianat.
1. Partai Demokrat akan mengevaluasi mandat capres yang sempat diberikan ke Anies
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, mengatakan dalam rapat Majelis Tinggi sore nanti akan dibahas apakah mandat capres yang sebelumnya diberikan kepada Anies akan dicabut atau tidak.
"Kami akan membahas sikap resmi Demokrat yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Partai. Sekjen kami, Bang Teuku Riefky, sudah menyampaikan sikap resmi melalui rilis tetapi tentu saja secara legal formal, yang menentukan berkoalisi dengan siapa, mandat capres diberikan ke siapa, sesuai dengan AD/ART partai kami yang menentukan adalah Majelis Tinggi Partai," ujar Herzaky kepada media di Jakarta pada Kamis malam kemarin.
Lebih lanjut, ia mengatakan Partai Demokrat selalu memberi informasi kepada parpol di mitra koalisi ketika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hendak menemui elite partai lain. Itu termasuk ketika AHY menemui Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani di Plataran Senayan pada pertengahan Juni 2023 lalu.
"Jadi, kami gak ada seperti maling, main kucing-kucingan. Kami terbuka karena sudah ada kesepakatan sebelumnya di antara tiga parpol," katanya.
Ia menambahkan bila sejak awal NasDem dan Anies tidak ingin bersama dengan Demokrat lagi seharusnya pernyataan itu disampaikan secara terbuka melalui forum khusus.
"Jangan kemudian terlihat bersama kami, tetapi ketika ada teman baru lalu meninggalkan kami. Itu tidak beretika namanya," ujarnya.
2. Koalisi perubahan untuk persatuan terakhir kali bertemu membahas soal jadwal deklarasi Anies-AHY
Herzaky juga menggaris bawahi Partai Demokrat bersikap sesuai dengan ketentuan piagam bahwa sosok bakal cawapres ditentukan oleh Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lah yang kemudian secara resmi meminta AHY untuk menjadi pendamping di pemilu 2024.
"Jadi, yang mengajak (AHY) jadi bakal cawapres Mas Anies. Kami komitmen kepada piagam kerja sama bahwa yang menentukan bakal cawapres ya Mas Anies. Pihak lain juga sudah menyepakati (soal pasangan tersebut). Pertemuan kami yang terakhir kali pada pekan lalu adalah membahas soal jadwal deklarasi (Anies-AHY)," kata Herzaky.
Namun, Partai Demokrat harus menelan pil pahit. Peluang untuk menjadi RI-2 melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) hilang.
"Ternyata ini lah karakter asli dari teman-teman yang merupakan mantan mitra koalisi dan mantan bacapres kami," tutur dia lagi.
3. Anies disebut Demokrat terima 'kawin paksa' yang ditentukan oleh NasDem
Herzaky juga membocorkan bahwa Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky tidak hanya mendengarkan kerja sama baru yang dibentuk oleh NasDem dan PKB melalui jubir Anies, Sudirman Said saja. Riefky juga disebut langsung menghubungi Anies melalui telepon usai melakukan kunjungan dari Jombang, Jawa Timur.
"Mas Anies mengatakan benar bahwa NasDem dan PKB sudah bersepakat untuk mengusung Anies sebagai capres. Sekjen kami juga menanyakan apakah juga sepakat cawapresnya Gus Muhaimin? Dijawab Mas Anies benar cawapresnya Gus Muhaimin. Saya mendengarkan ketika Bang Riefky menelepon (Anies)," kata dia.
Berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Riefky, perubahan mendadak terjadi pada 29 Agustus 2023 lalu. Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Muhaimin sebagai cawapres Anies. Hal itu tanpa sepengetahuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Pada malam itu juga, Paloh memanggil Anies ke NasDem Tower.
Anies dinilai Demokrat tidak bersikap jantan dengan menghubungi sendiri partai dengan lambang bintang mercy itu. Ia justru mengutus Sudirman Said pada 30 Agustus 2023 lalu untuk mengabarkan soal keputusan 'kawin paksa' antara Anies dengan Muhaimin ke pimpinan PKS dan Demokrat.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan oleh cawapres Anies Baswedan sendiri," kata Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya di dalam keterangan tertulis pada Kamis kemarin.
