SDM dan Kemitraan Lokal Jadi Penopang Utama Program MBG
- SPPG wajib memiliki ahli gizi dan tenaga keuangan.
- Ribuan pihak swasta mendaftarkan diri untuk membangun infrastruktur SPPG.
- Program MBG menjadi gerakan kolaboratif nasional dengan pertumbuhan yang cepat.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa akselerasi program MBG ditopang oleh 3 faktor yaitu anggaran, SDM, dan infrastruktur. Namun ia menilai, yang menjadi motor penggerak terbesar justru berasal dari SDM dan kemitraan masyarakat.
BGN kini memiliki 33.000 SDM yang telah ditempatkan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Mereka merupakan lulusan perguruan tinggi yang ditempa dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dan ditugaskan sebagai kepala SPPG.
1. SPPG wajib memiliki ahli gizi
Tidak hanya itu, setiap SPPG juga wajib memiliki ahli gizi yang direkrut dari masyarakat lokal, serta tenaga keuangan yang mengelola arus dana harian. "Keberadaan mereka memastikan kualitas layanan tetap konsisten, karena menu disusun berdasarkan komposisi gizi yang sesuai kebutuhan wilayah masing-masing," kata Dadan.
2. Ribuan pihak swasta mendaftarkan diri untuk membangun infrastruktur SPPG
Peran mitra juga menjadi faktor penentu. Melalui portal mitra BGN yang kini telah ditutup, ribuan pihak swasta mendaftarkan diri untuk membangun infrastruktur SPPG secara mandiri, mitra juga bertugas menyeleksi relawan dan tenaga dapur. Untuk SPPG di wilayah aglomerasi, jumlah personelnya sudah mencapai 47 orang per titik layanan.
3. Program MBG menjadi sebuah gerakan kolaboratif nasional
Saat ini terdapat 16.630 SPPG aktif, disusul 14.700 calon SPPG yang hampir beroperasi. Jika seluruhnya berjalan, Indonesia akan memiliki lebih dari 30.000 SPPG, menjadikan MBG sebagai ekosistem layanan gizi paling masif di Asia. "Kami hanya menetapkan standar teknis dan pedoman. Semua pihak mematuhi garis besar itu, sehingga perluasan layanan berlangsung cepat dan tetap terukur," jelas Dadan.
Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan gizi, tetapi gerakan kolaboratif nasional yang menggabungkan kekuatan negara dengan partisipasi publik. "Ekosistem yang terbentuk ini adalah anugerah besar. Seluruh elemen bergerak serempak untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak," tutupnya. (WEB)
