SETARA: Penyadapan Presiden Prabowo Alarm Penyalahgunaan Kekuasaan

Hendardi menilai penjelasan Yusril telah melampaui kebutuhan koordinasi pemerintahan. Menurut dia, koordinasi keamanan dan politik nasional merupakan kewenangan Menko Polkam, sedangkan penyidikan berada di tangan aparat penegak hukum.

"Biarkan Polri bekerja dan bertanggung jawab secara profesional. Jangan sampai konferensi pers pejabat pemerintah justru mendahului pembuktian hukum dan mengaburkan independensi penyidikan," ujarnya.

Hendardi juga mempertanyakan fungsi pengawasan eksternal DPR, khususnya Komisi III, terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh kepolisian. Dia menilai kewenangan tersebut perlu diawasi, karena berpotensi mengancam privasi dan kebebasan sipil masyarakat.

"DPR tidak boleh hanya berisik ketika ada kepentingan politik, tetapi diam ketika instrumen negara diduga disalahgunakan," katanya.

Dia juga mendesak evaluasi dan revitalisasi peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam mengawasi institusi Polri.

Hendardi mengapresiasi langkah Kapolri Suyudi Ario Seto dan Bareskrim mengungkap perkara yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta tiga perwira tinggi Polri lainnya. Namun, dia meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku langsung.

"Siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, siapa yang memfasilitasi, untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan, dan apakah terdapat jaringan kekuasaan yang lebih luas yang terlibat," kata dia.

Hendardi juga meminta dugaan tindak pidana lain, termasuk makar, dibuktikan melalui proses hukum objektif dan akuntabel, bukan spekulasi politik.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi yang merupakan perwira tinggi di Bareskrim Polri.

Keempatnya dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Para tersangka telah ditahan di Rutan Mabes Polri.